Sebanyak 6 Gugatan Perselisihan Pilkada Di Sumut Disidangkan

01/10/2025 9:20 AM

Sebanyak 6 Gugatan Perselisihan Pilkada Di Sumut Disidangkan

MEDAN, KLIK7TV.CO.ID – Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pendahuluan atau sidang perdana gugatan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dibuk Rabu (8/1/2025).

Dalam sidang pendahuluan, MK masih memeriksa kejelasan Gugatan Pemohon. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, Agus Arifin mengatakan, terdapat 6 daerah di Sumut yang mengikuti sidang pendahuluan di MK.

“Hari ini ada 6 daerah yang mengikuti sidang perdana di MK,” kata Agus kepada Wartawan, Rabu (8/1/2025).

Secara keseluruhan MK menerima 15 gugatan perselisihan pemilihan kepala daerah di Sumut.

Agus mengatakan, saat KPU sudah berada di MK untuk menghadapi gugatan yang masuk.

“Untuk daerah lain masih akan menyusul. Dan kami KPU sudah berada di Jakarta untuk menghadapi gugatan yang ada,” ujarnya.

Sementara itu, 19 daerah di Sumut yang tak mengajukan gugatan di MK akan ditetapkan dalam rapat pleno KPU yang akan berlangsung pada Kamis 9 Januari 2025.

“Untuk 19 daerah yang tak ada gugatan KPU akan ditetapkan lewat rapat pleno besok,” kata Agus.

Dikutip dari Instagram resmi Mahkamah Konstitusi, persidangan akan terbagi ke dalam tiga panel yang masing-masing terdiri atas tiga Hakim Konstitusi.

Panel 1, terdiri atas Suhartoyo sebagai Ketua Panel, bersama Daniel Yusmic Pancastaki dan Guntur Hamzah. Pembagian daerah penanganan perkara di Panel 1v terdiri dari 6 provinsi, 13 kota dan 67 kabupaten

Untuk Panel 2 dipimpin oleh Saldi Isra, dengan Ridwan Mansyur dan Arsul Sani sebagai anggota. Untuk pembagian wilayah Panel 2 terdiri dari 5 provinsi, 17 kota dan 66 kabupaten.

Panel 3 terdiri atas Arief Hidayat (Ketua Panel), Anwar Usman, dan Enny Nurbaningsih. Untuk panel 3 menangani 5 provinsi, 13 kota dan 59 kabupaten.

Sebelumnya diberitakan, Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menyidangkan perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 dengan metode sidang panel.

“Pagi ini, kami akan menggelar sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan permohonan pemohon,” kata Wakil Ketua MK Saldi Isra selaku ketua Panel Dua di Gedung II MK, Jakarta, Rabu.

Sementara itu, hakim konstitusi sekaligus Juru Bicara MK Enny Nurbaningsih menjelaskan bahwa Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak dapat mengikuti persidangan karena sakit. Menurut dia, Anwar sedang dirawat di rumah sakit akibat terjatuh.

“Kondisi Pak Anwar itu mengalami kemarin jatuh, kemudian harus diopname. Dia harus diopname, sekarang posisinya masih di rumah sakit,” tutur Enny saat ditemui di Media Center MK.

Berdasarkan Peraturan MK Nomor 14 Tahun 2024, sidang pemeriksaan pendahuluan dijadwalkan berlangsung pada tanggal 8–16 Januari 2024.

Sementara itu, sidang dengan agenda mendengarkan jawaban KPU selaku pihak termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu, akan digelar pada tanggal 17 Januari–4 Februari 2025.

Diketahui, adapun MK telah meregistrasi sebanyak 310 perkara sengketa Pilkada 2024. Jumlah tersebut terdiri atas 23 perkara terkait dengan sengketa hasil pemilihan gubernur, 238 perkara bupati, dan 49 perkara wali kota.

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi Pan Mohamad Faiz sebelumnya menjelaskan bahwa ratusan perkara tersebut dibagi atas pertimbangan tertentu agar tidak menumpuk pada panel tertentu dan tidak berbenturan kepentingan dengan masing-masing hakim panel.

“Kami mempertimbangkan beberapa hal yang sebisa mungkin menghindari, tidak ada yang namanya benturan atau potensi konflik kepentingan. Seperti apa? Misalnya dari daerah. Jadi, [hakim] tidak akan menangani [sengketa] pilkada yang berasal dari daerah hakim yang bersangkutan,” kata Faiz, Jumat (3/1) lalu.

Berdasarkan pembagian tersebut, distribusi perkara berdasarkan daerah yang disidangkan di Ketiga Panel adalah sebagai berikut.

Panel 1

Provinsi