JAKARTA, KLIK7TV.CO.ID – Demokrasi memang bising, penuh warna, dan ramai oleh pedagang ideologi yang menjajakan janji. Di tengah riuh itu, kita jarang berhenti untuk menanyakan hal fundamental: apakah kita benar-benar membutuhkan “partai politik” agar suara rakyat terdengar, atau partai justru mesin pembusuk yang perlahan menggerogoti demokrasi itu sendiri?
Mari menengok dua potret ekstrem.
Di satu sisi, ada demokrasi liberal model Barat seperti Amerika Serikat. Sistem ini mengikat nasib politik warga pada mesin partai. Awalnya, partai digagas sebagai wadah mengumpulkan kehendak publik. Namun hari ini, yang tersisa adalah polarisasi tajam: warga terbelah ke dalam suku-suku ideologis yang saling membenci. Politisi tak lagi mengabdi pada kebaikan umum (common good), melainkan tersandera logistik pemilu dan kepentingan donor. Demokrasi tereduksi menjadi kuis berhadiah yang dikuasai oligarki; kita diberi ilusi memilih, padahal menu politiknya sudah ditentukan oleh pengurus pusat partai.
Di sisi lain, ada eksperimen tanpa partai seperti yang berlangsung di Iran. Di sana, pemilu dijalankan berbasis figur dan gerakan, bukan dominasi partai politik formal. Secara teoritis, model tanpa partai ini menawarkan jalan keluar dari bisingnya politik transaksional:
Mencegah Keterbelahan Sektarian: Warga diposisikan sebagai bagian dari komunitas sosial yang utuh, bukan massa pendukung yang dibelah demi meraup suara.
Akuntabilitas Figur: Politisi bertindak atas nama integritas dan kapabilitas personal di hadapan konstituennya, bukan atas perintah komando fraksi.
Kedaulatan Warga: Kebijakan lahir dari dialog moral dan musyawarah, bukan dikte pengurus party-line yang jauh dari realitas bawah.
Namun, di mana letak jebakannya?
Ketika partai ditiadakan, ruang kosong politik tidak otomatis diisi oleh kehendak murni rakyat. Di Iran, ruang itu diisi oleh penyaring yang tak tersentuh kekuasaannya: Dewan Wali (Velayat-e Faqih yang dipilih secara demokratis dan independen Tapi berbeda kondisi objektif keulamaannya di negeri ini sehingga tidak relevan untuk diterapkan. Tanpa partai politik yang independen untuk mengonsolidasikan oposisi, rakyat kehilangan instrumen untuk membangun benteng pertahanan bersama. Demokrasi tanpa partai di sini tidak melahirkan kebebasan murni, melainkan atomisasi warga—masyarakat yang terpecah dan berdiri telanjang di hadapan kekuasaan yang absolut.
Secara filosofis, ini adalah parade dilema. Partai politik adalah “kejahatan yang terpaksa” (a necessary evil). Dia bising, pragmatis, dan kerap korup. Tapi tanpa wadah sipil yang terorganisir, rakyat hanya menjadi perenang tunggal di tengah samudra kekuasaan. Sebaliknya, jika kita menyerahkan seluruh nasib republik pada mesin partai, perahu itu akan tenggelam oleh keserakahan penumpangnya sendiri.
Problem sejati kita hari ini bukanlah sekadar memilih dengan atau tanpa partai. Tugas intelektual dan gerakan sipil adalah memastikan kekuasaan—baik yang berbaju institusi partai maupun penguasa tunggal—tidak merebut hak dasar warga untuk menentukan arah zamannya sendiri.
Jika kita gagal merebut kembali ruang publik itu, kita hanya akan terus dipaksa memilih dua nasib yang sama-sama sunyi: mati pelan-pelan dalam kebisingan polarisasi sektarian, atau bungkam digilas oleh kehendak absolut yang mengatasnamakan kesucian.Adi (Bunardi, M.Fil.I)
Penulis adalah Dosen dan Aktivis 98
