JAKARTA, KLIK7TV.CO.ID – Kekuasaan sering kali datang tanpa naskah seperti dalam teater, tetapi ia selalu menuntut sebuah pertunjukan. Di panggung publik hari ini, yang riuh oleh sorak-sorai sukarelawan dan tampilan penguasa di sosmed dengan filter fantastis, kita menyaksikan sebuah lakon tentang kepemimpinan yang tampak kebingungan membaca naskah zaman atau meracau di mimbar dan layar kaca. Ia melangkah penuh percaya diri di bawah lampu sorot, namun setiap kali narasi politik dibentangkan, kekuasaan merosot menjadi sekadar kalkulasi angka inventaris, bagi-bagi paket sembako, dan obrolan teknokratis yang tergesa-gesa.
Ada tragedi yang halus ketika sebuah pimpinan puncak mengalami kegagapan politik. Gagap di sini bukanlah hambatan artikulasi, melainkan ketidakmampuan mencerna kerumitan sublim dari demokrasi itu sendiri. Politik dipangkas seolah-olah ia semata-mata tata kelola logistik: berapa kilometer beton yang berhasil dituang, berapa anggaran makan dalam ompreng yang digelontorkan, dan berapa banyak kritik di ruang digital yang berhasil ditiadakan. Ketika protes publik meletus—baik dari mimbar akademik maupun jeritan jalanan—tanggapan yang lahir bukanlah dialog filosofis yang tangkas, melainkan keheranan yang lugu atau kejengkelan yang canggung. Negara diperlakukan tak ubahnya perseroan terbatas, di mana rakyat dianggap sekadar pemegang saham minoritas yang wajib patuh dan tak perlu banyak bertanya.
Para elite dan politisi di sekelilingnya tentu menyambut situasi ini dengan tepuk tangan meriah. Bagi para pemburu rente, kepemimpinan yang rabun secara ideologis adalah anugerah tak terhingga. Dalam kekosongan visi besar tentang keadilan sosial dan kebebasan sipil, peta jalan bangsa dengan mudah didiktekan oleh kepentingan oligarki yang berpindah dari satu kementerian ke kementerian lain. Sementara itu, mahasiswa membawakan teks-teks perlawanan dan aktivis menagih janji reformasi, namun gema teriakan itu membalas dari tembok kekuasaan yang pekak—bukan karena benteng itu terlalu kokoh, melainkan karena orang-orang di dalamnya memang tak lagi paham bahasa sejarah.
Sejarah kerap mencatat bahwa ketika seorang pemimpin tak mampu menguasai bahasa politik yang bermartabat, ia hanya punya dua pilihan tersisa: memaksakan otot kekuasaan yang kasar atau menyuap publik dengan politik bagi-bagi kue yang banal. Ketika retorika ideologis runtuh dan etika publik menguap, yang tersisa hanyalah kalkulasi bertahan hidup hingga pemilu berikutnya. Politik pun kehilangan jiwanya, meninggalkan kita menonton komedi tragis ini dengan satu pertanyaan tersisa: apakah panggung ini dibangun untuk menenun masa depan, atau kita sekadar membayar tiket untuk menyaksikan demokrasi diruntuhkan secara perlahan?. (Adi Bunardi, M.Fil.I)
Penulis adalah Dosen dan Aktivis 98
