TOBA, KLIK7TV.CO.ID – Pembukaan jalan usaha tani di Jl. Labuhanbatu, Parsoburan Tengah, Kelurahan Habinsaran, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, kini menuai sorotan tajam.
Pasalnya, klaim yang beredar bahwa lokasi pembukaan jalan tersebut berada di luar kawasan hutan, diduga hingga saat ini hanya sebatas omongan tanpa dibuktikan dengan dokumen resmi.
FOTO DI LOKASI: Excavator Bekerja di Tengah Pepohonan Rimbun
Tim Media KLIK.7TV telah turun langsung ke lokasi dan mendokumentasikan aktivitas pembukaan jalan tersebut.
Foto yang diambil pada Kamis, 19 November 2026, pukul 08.43 WIB, di Jl. Labuhanbatu, Parsoburan Tengah, Kec. Habinsaran, Kabupaten Toba, Sumatera Utara 22383, memperlihatkan dengan jelas:
Satu unit alat berat jenis excavator berwarna oranye sedang bekerja membuka lahan di tengah kawasan yang masih ditumbuhi pepohonan rimbun dan vegetasi hutan yang lebat. Tanah terlihat sudah dikeruk dan ditimbun, membentuk badan jalan baru yang membelah pepohonan.*
Foto tersebut diambil menggunakan aplikasi Timemark dengan keterangan “Foto 100% akurat” dan telah terverifikasi titik lokasi.
Excavator oranye sedang membuka jalan usaha tani di tengah pepohonan rimbun di Parsoburan Tengah, Habinsaran, Toba. Foto diambil Kamis 19 November 2026 pukul 08.43 WIB – Dok. KLIK.7TV]*
Kondisi di lapangan ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan besar dari masyarakat: Jika lokasi ini benar-benar bukan kawasan hutan, mengapa kondisi fisiknya masih seperti hutan lebat?
Saat dikonfirmasi, pihak terkait menyampaikan keterangan lisan bahwa lokasi tersebut bukan kawasan hutan.
Namun, ketika Media KLIK.7TV meminta bukti dokumen yang menandakan bahwa lokasi tersebut benar-benar bukan kawasan hutan, pihak terkait tidak dapat menunjukkan satu pun dokumen resmi.
Diminta Bukti, KPH IV Balige Malah Tantang ke Kementerian
Media KLIK.7TV kemudian melakukan konfirmasi resmi melalui pesan WhatsApp kepada Kepala KPH IV pak Sinurat, Balige.
Alih-alih memberikan penjelasan disertai dokumen resmi berupa Surat Keterangan, Peta Kawasan Hutan yang telah di-plot, maupun Nomor SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kepala KPH IV Balige justru memberikan jawaban yang dinilai tidak mencerminkan etika seorang pejabat publik.
Berikut isi pesan WhatsApp tersebut, Kamis (20/11/2026) pukul 13.46 WIB:
“Kalau bapak tdk percaya kepada kami langsung saja ke kementerian kehutanan.”
Selang satu menit kemudian, pukul 13.47 WIB, kembali dikirim pesan:
“Kirim saja koordinat yg kalian ambil.”_
Jawaban tersebut dinilai janggal. Sebagai pejabat publik dan perpanjangan tangan Kementerian Kehutanan di wilayah Balige, KPH seharusnya menjadi pihak pertama yang memberikan kepastian hukum atas status kawasan hutan di wilayah kerjanya, bukan justru mengarahkan wartawan untuk mengurus sendiri ke Kementerian Kehutanan di Jakarta.
Apa yang Menandakan Bukan Kawasan Hutan?
Secara hukum, sebuah lokasi dapat dinyatakan bukan kawasan hutan apabila dibuktikan dengan dokumen resmi, bukan sekadar keterangan lisan.
Adapun tanda yang sah tersebut antara lain:
- SK Menteri LHK
Lokasi tersebut harus dinyatakan sebagai APL (Areal Penggunaan Lain) dalam SK Menteri LHK tentang Penunjukan Kawasan Hutan. Bukan masuk dalam kategori HP, HPT, HL, maupun HPK. - Peta Kawasan Hutan dari BPKH
Peta tersebut harus sudah di-plot titik koordinat lokasi, distempel dan ditandatangani resmi, serta menunjukkan titik tersebut berada di luar warna hijau kawasan hutan. - Surat Keterangan Resmi dari BPKH / Dinas Kehutanan
Surat tersebut harus tegas menyatakan bahwa berdasarkan hasil overlay titik koordinat dengan Peta Kawasan Hutan, lokasi tersebut BERADA DI LUAR Kawasan Hutan. - Hasil Print Sistem / Overlay BPKH
Hasil sistem BPKH yang menunjukkan status lahan berdasarkan titik koordinat tidak dapat dimanipulasi.
Hingga berita ini diturunkan, tidak satu pun dari empat dokumen tersebut yang dapat ditunjukkan oleh pihak KPH IV Balige kepada Media KLIK.7TV.
Diduga Langgar UU KIP dan UU Pelayanan Publik
Sikap tersebut diduga bertentangan dengan sejumlah aturan perundang-undangan:
- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 7 dan Pasal 52
Badan publik wajib memberikan informasi publik yang diminta masyarakat. - UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Pejabat publik wajib melayani dengan ramah, cepat, dan tidak mempersulit masyarakat. - PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS
PNS wajib bersikap sopan, memberikan pelayanan, dan tidak mempersulit masyarakat.
Seorang pejabat publik seharusnya menjawab konfirmasi dengan data dan dokumen, bukan dengan tantangan dan bahasa emosi.
Media KLIK.7TV Menunggu Bukti Resmi
Media KLIK.7TV menegaskan bahwa pihaknya tidak menuduh lokasi tersebut berada di dalam kawasan hutan. Pihaknya hanya meminta kejelasan dan bukti dokumen.
“Kami hanya meminta bukti. Kalau benar di luar kawasan hutan, tunjukkan SK-nya, tunjukkan petanya, tunjukkan surat keterangannya. Kalau tidak ada dokumen, maka kami anggap klaim tersebut baru sebatas omongan yang belum dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Tim Redaksi KLIK.7TV.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak KPH IV Balige belum memberikan jawaban tertulis disertai dokumen resmi yang menyatakan bahwa lokasi pembukaan jalan usaha tani di Parsoburan Tengah, Kelurahan Habinsaran, Kecamatan Habinsaran tersebut benar-benar berada di luar kawasan hutan.
Media KLIK.7TV masih membuka ruang hak jawab kepada pihak KPH IV Balige, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, dan pihak terkait lainnya, sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.(team)