Home Daerah Dibalik pusaran dana proyek P- APBD Taput tercatut nama anggota DPRD , Dompak Hutasoit : ini pokir atau jatah ?

Dibalik pusaran dana proyek P- APBD Taput tercatut nama anggota DPRD , Dompak Hutasoit : ini pokir atau jatah ?

Share
Share

TAPUT, KLIK7TV.CO.ID – Dana perubahan APBD Taput tahun 2026 telah di sahkan dan disetujui oleh DPRD kabupaten Tapanuli Utara.Munculnya daftar proyek dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2026 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta Dinas Pertanian yang beredar luas di tengah masyarakat, terkhusus netizen sosial media menuai berbagai asumsi miring serta tanggapan di masyarakat.

Pasalnya, dalam daftar yang beredar tersebut tercantum nama sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara. Kemunculan nama-nama wakil rakyat dalam daftar proyek di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) itu pun memunculkan pertanyaan serta asumsi negatif mengenai transparansi pengelolaan anggaran daerah.anggota DPRD kabupaten yang diduga ikut andil sebagai pelaku proyek tersebut berinisial PS dan RS yang namanya tercatut dalam daftar kegiatan OPD di Taput.

Sekretaris Umum Pergerakan Masyarakat (Permata) Taput, Dompak Hutasoit, mempertanyakan alasan dicantumkannya nama anggota DPRD dalam daftar proyek yang bersumber dari anggaran pemerintah .
Dompak mengatakan apabila beralasan nama oknum anggota DPRD Taput di catut sebagai pokir didaftar tersebut dinas terkait dan anggota DPRD kabupaten Tapanuli harus transparan dan terbuka kepada masyarakat menjelaskannya.
“Kalau memang Pokir, yang dicantumkan seharusnya nama kegiatan, lokasi, dan kebutuhan masyarakat. Bukan nama anggota DPRD seolah-olah menjadi pemilik proyek. Sejak kapan Pokir berubah menjadi daftar jatah?” tegas Dompak Hutasoit kepada wartawan Media ini, Senin ,16/11-2026. Melalui telp seluler nya.

Dompak, yang juga merupakan pemerhati pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara dan mantan Sekretaris Partai PKB Taput, menegaskan bahwa Pokir DPRD pada prinsipnya merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun dan diperjuangkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah tanpa ditunggangi kepentingan pribadi maupun golongan tertentu sehingga tujuan dan manfaat pembangunan itu dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat dengan baik.

Karena itu, menurutnya, Pokir tidak boleh ditafsirkan sebagai kewenangan pribadi anggota DPRD untuk mengklaim suatu proyek, mengatur pelaksana pekerjaan, mengintervensi proses pengadaan barang dan jasa, ataupun memperoleh keuntungan pribadi dari kegiatan yang diusulkan.
“Pokir itu aspirasi masyarakat, bukan surat kuasa bagi anggota DPRD untuk memiliki proyek. Jangan sampai istilah Pokir dijadikan tameng untuk menutupi praktik yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan,” ujarnya.
Dompak menilai, persoalan ini tidak boleh berhenti pada penjelasan bahwa proyek-proyek tersebut merupakan hasil usulan Pokir DPRD.Menurutnya, publik berhak mengetahui secara terbuka bagaimana proses pengusulan, penganggaran hingga pelaksanaan proyek yang tercantum dalam P-APBD tahun 2026.

Ia juga mempertanyakan bagaimana anggota DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap OPD apabila namanya sendiri tercantum dalam daftar proyek yang dikelola dinas tersebut.
“Anggota DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Bukan menjadi makelar proyek, bukan pengatur tender, apalagi bertindak seolah-olah pemilik paket pekerjaan di dinas,” tegasnya.

“Bagaimana mungkin seorang anggota dewan mengawasi dinas yang mengerjakan proyek yang dikaitkan dengan namanya sendiri? Ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan harus dijelaskan secara terbuka,” lanjut Dompak.

Ia meminta DPRD Taput dan Dinas Perkim tidak menghindari pertanyaan publik. Seluruh informasi mengenai proyek tersebut harus dibuka, mulai dari nama kegiatan, lokasi, pagu anggaran, sumber usulan, mekanisme penganggaran hingga proses penentuan pelaksana pekerjaan.
Dompak meminta Inspektorat, Kejaksaan, Kepolisian hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.
Ia mendesak agar dilakukan penelusuran apabila ditemukan indikasi intervensi, penyalahgunaan kewenangan, gratifikasi, kolusi maupun konflik kepentingan dalam proses penganggaran dan pelaksanaan proyek P-APBD 2026.

Menurutnya, pencantuman nama anggota DPRD dalam daftar proyek memang belum dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana. Namun, kondisi tersebut patut dijelaskan dan dapat diperiksa apabila terdapat indikasi keterlibatan atau kepentingan pribadi dalam pelaksanaannya.
“Jangan tunggu sampai proyek selesai dan anggarannya habis. Telusuri sejak sekarang. Periksa siapa yang mengusulkan, siapa yang menyetujui, siapa yang melaksanakan, dan apakah ada pihak yang memperoleh keuntungan dari jabatan maupun kewenangannya,” ungkapnya.

Dompak juga mengingatkan bahwa pengelolaan APBD harus mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, kepentingan umum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan ungkapnya kepada media.

Share
Related Articles

Gencarkan Pemberantasan Narkoba, Polres Humbahas Sisir Sejumlah Kafe Remang-Remang

HUMBAHAS, KLIK7TV.CO.ID -: Guna mengantisipasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah...

Percepatan Digitalisasi Perlinson, Bupati Humbahas Tegaskan Bantuan Sosial Tepat Sasaran

HUMBAHAS, KLIK7TV.CO.ID – ​Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menggelar Rapat Digitalisasi Perlindungan Sosial...

Teladani Semangat Pahlawan, PLN UID Sumut Gelar Bakti PDKB Untuk Jaga Keandalan Listrik

MEDAN, KLIK7TV.CO.ID – Memaknai Hari Pahlawan melalui pengabdian kepada masyarakat, PT PLN...

Refleksi Kepemimpinan Boby Nasition: Daru Walikota Medan Hingga Gubernur Sumatra Utara

MEDAN, KLIK7TV.CO.ID- Perjalanan Bobby Nasution dari Wali Kota Medan hingga menduduki jabatan...