TOBA, KLIK7TV.CO.ID – Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di UPTD SMP Negeri 1 Habinsaran, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba, menuai sorotan tajam.
Bendahara sekolah akhirnya buka suara. Ia mengaku, selama dua tahun menjabat sebagai Bendahara BOSP, dirinya tidak pernah benar-benar memegang uang. Tugasnya hanya sebatas menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
“Saya hanya menandatangani SPJ saja,” ungkap Bendahara SMPN 1 Habinsaran kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Ia menjelaskan, secara struktur dirinya memang tercatat resmi sebagai Bendahara BOSP. Namun dalam praktiknya, ia tidak memegang kendali atas penggunaan anggaran.
“Semua Kepala Sekolah yang membelanjakan dan membayar semua-semua. Saya hanya menandatangani SPJ saja,” ujarnya.
Bendahara menyampaikan, pola pengelolaan seperti itu bukan baru terjadi sekali. Selama dirinya menjabat, pola itu terus berulang.
“Selama saya menjabat bendahara begitulah kejadiannya,” tegasnya.
Pengakuan itu juga diperkuat soal proses pencairan dana. Menurut Bendahara, ia memang ikut saat mengambil uang pencairan Dana BOS ke bank bersama Kepala Sekolah. Namun setelah uang cair, uang tersebut tidak lagi berada di tangannya.
“Mengambil uang untuk pencairan Dana BOS memang saya dengan Kepala Sekolah. Tapi yang memegang uang Dana BOS langsung Kepsek,” tambahnya.
Kepsek Bantah, Sebut Dikelola Bertiga
Namun, keterangan berbeda disampaikan Kepala Sekolah SMPN 1 Habinsaran saat dikonfirmasi wartawan setelah keterangan Bendahara tersebut.
Kepala Sekolah membantah jika dirinya disebut mengelola sendiri uang Dana BOS. Ia mengklaim pengelolaan Dana BOS dilakukan secara bersama-sama oleh tiga orang.
“Untuk pengelolaan Dana BOS kami bertiga yang melaksanakan, saya, Bendahara dan operator,” ungkap Kepala Sekolah SMPN 1 Habinsaran.
Pernyataan Kepala Sekolah ini justru bertolak belakang dengan pengakuan Bendahara sebelumnya. Sebelum bertemu dengan Kepala Sekolah, Bendahara dengan tegas menyatakan dirinya hanya sebatas menandatangani SPJ saja dan tidak memegang uang.
Perbedaan keterangan antara Bendahara dan Kepala Sekolah ini menimbulkan tanda tanya besar. Siapa yang sebenarnya memegang dan membelanjakan uang Dana BOSP Tahun Anggaran 2025 di SMPN 1 Habinsaran yang pagunya mencapai Rp571.200.000 untuk 480 peserta didik?
Dalam Juknis BOSP, Bendahara adalah pihak yang wajib mengelola, membukukan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana. Jika Bendahara hanya menandatangani SPJ tanpa mengendalikan uang, maka fungsi pengawasan internal di sekolah dinilai tidak berjalan dan cacat secara administrasi.
Diminta Inspektorat dan APH Audit Khusus
Atas pengakuan yang saling bertentangan tersebut, masyarakat dan pihak pemerhati pendidikan meminta kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Toba maupun Aparat Penegak Hukum (APH) agar segera melakukan audit khusus terhadap penggunaan Dana BOS SMPN 1 Habinsaran.
Audit khusus diminta untuk menelusuri seluruh realisasi Dana BOSP Tahun Anggaran 2025 Tahap 1 dan Tahap 2, mulai dari pencairan, belanja, SPJ, hingga keberadaan fisik barang yang dibelanjakan.
Selain audit, Inspektorat dan APH juga diminta untuk memeriksa Kepala Sekolah, Bendahara, dan Operator SMPN 1 Habinsaran secara langsung, untuk mengklarifikasi keterangan mereka yang berbeda tersebut.
“Jangan hanya memeriksa kertas SPJ-nya saja. Periksa juga uangnya ke mana, barangnya ada atau tidak, dan siapa yang benar-benar memegang uangnya. Kalau Bendahara saja mengaku hanya tanda tangan, tapi Kepsek bilang dikelola bertiga, ini sudah tidak beres,” ujar salah seorang warga yang meminta namanya tidak disebutkan.
Masyarakat berharap audit khusus ini dapat membuka secara terang benderang apakah Dana BOSP di SMPN 1 Habinsaran dikelola sesuai Juknis atau justru menyimpang.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak operator SMPN 1 Habinsaran belum memberikan keterangan resmi terkait pengelolaan Dana BOS tersebut. Awak media masih berupaya melakukan konfirmasi lanjutan.(team)