BALIGE, KLIK7TV.CO.ID – Sikap bungkam ditunjukkan pihak SMK Negeri 1 Balige. Hingga berita ini diterbitkan, surat permohonan klarifikasi terkait pengelolaan Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2024 s/d 2025 yang dilayangkan media ini tidak pernah ditanggapi.
Padahal surat itu sudah dikirim sejak 4 Juni 2026 kepada Kepala Sekolah SMK N 1 Balige, Jelarwin Sidabutar, S.Pd, Cq Bapak B. Marpaung. Di dalam surat itu, redaksi hanya meminta hal yang sangat sederhana: transparansi.
Yang diminta hanya 4 poin:
1,Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOS Tahap I / II yang telah dipublikasikan di papan informasi sekolah.
2 Bukti pertanggungjawaban atas kegiatan realisasi tersebut.
3 Kesesuaian RKAS yang disusun bersama guru serta komite dengan realisasi di lapangan.
4.Penjelasan khusus Pengembangan Perpustakaan.
Dan poin ke-4 inilah yang paling tajam dan paling membuat publik bertanya-tanya.
Berdasarkan data yang dihimpun, anggaran Pengembangan Perpustakaan di SMK N 1 Balige tercatat fantastis:
- Tahun 2024: Rp696.712.000
- Tahun 2025: Rp656.670.500
- Total selama 2 tahun ajaran: Rp1.353.382.500
Angka Rp1,3 Miliar lebih hanya untuk buku. Pertanyaannya, di mana bukunya?

Dalam surat tersebut redaksi secara tegas mempertanyakan, apakah buku tersebut yang dibelanjakan sudah lulus terverifikasi Kempen sesuai SK No 013.B.H.P.2023 dan SK No 053.A.H.P.2024 Tentang Buku Pendamping Kurikulum Merdeka sudah berjalan saat ini?
Sayangnya, hingga hari ini tidak ada satu lembar pun jawaban tertulis dari pihak sekolah. Tidak ada penjelasan. Tidak ada klarifikasi. Tidak ada bukti buku.
Sikap diam ini justru memperkuat dugaan publik bahwa ada sesuatu yang ditutup-tutupi dalam pengelolaan Dana BOS di SMK N 1 Balige.
Padahal dasar hukumnya jelas. Permendikbudristek No. 63 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana BOS dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan sekolah transparan dan akuntabel kepada masyarakat.
Dalam surat itu redaksi juga sudah memberi waktu 7 hari kerja sejak surat diterima untuk memberikan penjelasan tertulis, dan menyatakan siap untuk berdiskusi langsung pada waktu yang disepakati.
Namun 7 hari berlalu, sekolah tetap bungkam.
Redaksi menegaskan, permohonan klarifikasi ini diajukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan masyarakat sesuai Pasal 9 Permendikbudristek 63/2023 dan untuk memastikan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan Dana BOS.
Jika dalam waktu dekat tetap tidak ada tanggapan, redaksi akan menindaklanjuti ke pihak yang berwajib, karena diduga adanya pelanggaran UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 huruf e UU Tipikor.
Kepada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang telah menerima tembusan surat ini, publik juga menunggu: apakah akan ikut diam, atau berani turun mengaudit Dana BOS Rp1,3 Miliar untuk perpustakaan di SMK N 1 Balige ini?
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Sekolah SMK N 1 Balige belum berhasil dikonfirmasi. ditunjukkan pihak SMK Negeri 1 Balige. Hingga berita ini diterbitkan, surat permohonan klarifikasi terkait pengelolaan Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2024 s/d 2025 yang dilayangkan media ini tidak pernah ditanggapi.
Padahal surat itu sudah dikirim sejak Juni 2026 kepada Mantan Kepala Sekolah SMK N 1 Balige, Jelarwin Sidabutar, S.Pd lewat WhatsApp pribadi, Cq Bapak B. Marpaung. Di dalam surat itu, anehny mantan kasek tersebut langsung memblokir No Awak media , redaksi hanya meminta hal yang sangat sederhana: transparansi.
Yang diminta hanya 4 poin:
1. Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOS Tahap I / II yang telah dipublikasikan di papan informasi sekolah.
2. Bukti pertanggungjawaban atas kegiatan realisasi tersebut.
3. Kesesuaian RKAS yang disusun bersama guru serta komite dengan realisasi di lapangan.
4. Penjelasan khusus Pengembangan Perpustakaan.
Dan poin ke-4 inilah yang paling tajam dan paling membuat publik bertanya-tanya.
Berdasarkan data yang dihimpun, anggaran Pengembangan Perpustakaan di SMK N 1 Balige tercatat fantastis:
- Tahun 2024: Rp696.712.000
- Tahun 2025: Rp656.670.500
- Total selama 2 tahun ajaran: Rp1.353.382.500
Angka Rp1,3 Miliar lebih hanya untuk buku. Pertanyaannya, di mana bukunya?
Dalam surat tersebut redaksi secara tegas mempertanyakan, apakah buku tersebut yang dibelanjakan sudah lulus terverifikasi Kempen sesuai SK No 013.B.H.P.2023 dan SK No 053.A.H.P.2024 Tentang Buku Pendamping Kurikulum Merdeka sudah berjalan saat ini?
Sayangnya, hingga hari ini tidak ada satu lembar pun jawaban tertulis dari pihak sekolah. Tidak ada penjelasan. Tidak ada klarifikasi. Tidak ada bukti buku.
Sikap diam ini justru memperkuat dugaan publik bahwa ada sesuatu yang ditutup-tutupi dalam pengelolaan Dana BOS di SMK N 1 Balige.
Padahal dasar hukumnya jelas. Permendikbudristek No. 63 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana BOS dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan sekolah transparan dan akuntabel kepada masyarakat.
Dalam surat itu redaksi juga sudah memberi waktu 7 hari kerja sejak surat diterima untuk memberikan penjelasan tertulis, dan menyatakan siap untuk berdiskusi langsung pada waktu yang disepakati.
Namun 7 hari berlalu, sekolah tetap bungkam.
Redaksi menegaskan, permohonan klarifikasi ini diajukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan masyarakat sesuai Pasal 9 Permendikbudristek 63/2023 dan untuk memastikan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan Dana BOS.
Jika dalam waktu dekat tetap tidak ada tanggapan, redaksi akan menindaklanjuti ke pihak yang berwajib, karena diduga adanya pelanggaran UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 huruf e UU Tipikor.
Kepada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang telah menerima tembusan surat ini, publik juga menunggu: apakah akan ikut diam, atau berani turun mengaudit Dana BOS Rp1,3 Miliar untuk perpustakaan di SMK N 1 Balige ini?
Hingga berita ini diturunkan, mantan Kepala Sekolah SMK N 1 Balige belum berhasil dikonfirmasi.(team)