JAKARTA, KLIK7TV.CO.ID – Sejarah Indonesia punya hobi aneh: suka memutar ulang kaset lama, hanya saja pita kasetnya makin kusut.
Kematian Bambang, seorang tukang kaca yang tak berniat mendirikan dinasti politik apalagi merumuskan pasal Undang-Undang, menjadi cermin retak bagi republik ini. Ia hanya ingin berjualan kaca, memungut pundi-pundi rupiah di tengah jalanan yang bising. Namun ia tewas di ujung kepalan tangan dan benturan alat-alat tajam milik kelompok paramiliter dalam aksi kerusuhan.
Dalam jejak kekuasaan, kejadian ini bukan sekadar musibah biasa. Ini adalah gejala dari kelakuan klasik: ketika negara enggan mengotori tangannya sendiri, ia memelihara bayangan.
Ingatan kita paksa mundur ke tahun 1998. Kala itu, istilah “Pam Swakarsa” lahir dari rahim ketakutan elit. Sipil dibenturkan dengan sipil, massa diadu dengan massa, sementara dalang sebenarnya duduk manis minum teh di balik AC gedung tinggi. Premanisme diberi jubah legalitas, bambu runcing diberi legitimasi moral, dan kekerasan disulap menjadi “partisipasi warga”.
Hari ini, pola itu kembali bertandang. Relasi antara preman dan negara di negeri ini sangat mirip hubungan kekasih yang toksik: saling membutuhkan, tapi malu-malu jika diakui di depan umum. Negara butuh preman untuk tugas-tugas kotor—membubarkan diskusi, mengintimidasi aksi, atau mengondisikan ketakutan. Sebaliknya, preman butuh negara demi perlindungan hukum, pasokan dana, dan rasa aman saat menjalankan aksinya.
Ketika hukum formal kalah sakti dibanding komando informal dari balik layar, di situlah Pam Swakarsa Jilid II resmi tayang. Negara bertindak seolah-olah menjadi penonton yang prihatin, padahal panggung dan naskahnya disediakan dari anggaran yang sama.
Kematian Bambang Sang Tukang Kaca adalah pesan berdarah bagi kita semua: di mata otoritas yang menggandeng otoritarianisme gaya baru, rakyat kecil tak lebih dari sekadar collateral damage. Kaca jendela yang pecah mungkin bisa diganti, tapi nurani publik yang dihancurkan oleh premanisme berijazah negara ini akan terus membayangi jalanan kita.
Apakah kita harus menunggu lebih banyak Bambang lainnya tergeletak di trotoar hanya untuk menyadari bahwa negara sedang memelihara serigala yang sama dengan baju yang berbeda ?. (Adi Bunardi, M.Fil.I)
Penulis adalah Dosen dan Aktivis 98
