JAKARTA – Menanggapi polemik pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang disampaikan di lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan menuai kontroversi di tengah masyarakat, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Barisan Kader Gus Dur (Barikade Gus Dur) menyampaikan sikap resmi untuk mengedepankan dialog.
Dalam siaran pers yang diterima redaksi pada Selasa (14/4/2026), organisasi tersebut menilai dinamika yang berkembang dipicu oleh perbedaan penafsiran terhadap pernyataan yang beredar.
Pihak perwakilan Jusuf Kalla, disebutkan, telah memberikan klarifikasi bahwa pernyataan tersebut tidak dibaca secara utuh karena adanya pemotongan bagian tertentu yang berpotensi mengubah substansi.
Sekretaris Jenderal DPP Barikade Gus Dur, Pasang Haro Rajagukguk SH MH menegaskan pentingnya menjaga kondusivitas nasional di tengah situasi yang berkembang agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.
“Seluruh pihak diharapkan dapat menahan diri serta mengedepankan klarifikasi dan perdamaian sebagai sesama anak bangsa,” demikian salah satu poin dalam pernyataan resmi tersebut.
Barikade Gus Dur juga mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru mengambil langkah hukum tanpa didukung bukti yang jelas dan konkret. Selain itu, mereka mendorong pendekatan komunikasi yang santun dan memperkuat silaturahmi, terutama di tengah dinamika geopolitik global yang dinilai turut berdampak pada kondisi ekonomi nasional maupun internasional.
Dalam pernyataannya, organisasi ini turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan persaudaraan, serta membuka ruang saling memahami atas perbedaan pendapat.
“Persatuan dan kebersamaan harus tetap menjadi prioritas utama dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa,” lanjut pernyataan tersebut.
Barikade Gus Dur menutup siaran persnya dengan harapan agar bangsa Indonesia dan masyarakat dunia senantiasa mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
