Jakarta, Klik7tv.co.id — Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar area Universitas Islam 45 Bekasi (UNISMA) menyampaikan penolakan tegas atas rencana penggusuran yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.
Mereka menilai langkah tersebut tidak adil dan mengabaikan aspek kemanusiaan serta keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil.
Sebagian besar PKL UNISMA telah berjualan di lokasi tersebut selama bertahun-tahun, bahkan ada yang sudah lebih dari satu dekade menggantungkan hidupnya di sana. Mereka mengaku tidak pernah diajak berdialog sebelumnya dan tiba-tiba menerima surat pemberitahuan rencana penertiban tanpa solusi konkret.
“Kami minta Pemkot untuk memikirkan nasib anak-anak dan keluarga kami yang menggantungkan hidup dari warung ini,” kata salah seorang pedagang
Ketua koperasi mulya sejahtera PKL UNISMA, KUSNAN EFFENDI menyampaikan bahwa penggusuran ini tidak hanya akan mematikan mata pencaharian mereka, tetapi juga berdampak pada pendidikan anak-anak mereka dan kesehatan keluarga.
“Kami bukan kriminal. Kami hanya mencari nafkah secara halal. Kenapa kami diperlakukan seperti beban kota?” ujarnya.
Para PKL menuntut adanya keadilan dan keterbukaan dari Pemkot Bekasi. Mereka berharap pemerintah bersedia membuka ruang dialog dan mencari solusi bersama yang tidak merugikan pihak manapun.
Beberapa opsi yang ditawarkan PKL adalah relokasi yang layak, pembinaan usaha, dan kepastian hukum untuk tetap berjualan di zona-zona tertentu.
Ironisnya, di tengah kampanye pemerintah soal pemberdayaan UMKM dan ekonomi kerakyatan, justru pedagang kecil seperti mereka yang terus terpinggirkan.
Para PKL menilai bahwa tindakan represif seperti penggusuran tanpa solusi hanyalah bentuk pengingkaran terhadap semangat keadilan sosial.
Dukungan mulai mengalir dari mahasiswa, aktivis, dan sejumlah tokoh masyarakat. Mereka melihat bahwa PKL UNISMA merupakan bagian dari wajah kota dan tidak bisa begitu saja disingkirkan demi kepentingan estetika semata.
Aksi solidaritas rencananya akan digelar pekan depan sebagai bentuk perlawanan terhadap penggusuran sepihak.
Para pedagang juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan publik seharusnya berlandaskan pada asas partisipasi dan keadilan sosial. Mereka tidak menolak penataan, tetapi menolak pemaksaan tanpa proses musyawarah.
“Kami siap ditata, bukan disingkirkan,” tegas salah satu pedagang senior, Pak Ruben sinurat
PKL UNISMA mendesak Wali Kota Bekasi untuk segera turun tangan dan menghentikan rencana penggusuran sampai ada kesepakatan bersama yang mengakomodasi kebutuhan pedagang.
Mereka juga meminta agar difasilitasi ruang dialog antara pemerintah, kampus, dan para PKL secara terbuka.
Melalui rilis ini, PKL UNISMA berharap masyarakat luas memahami posisi mereka sebagai pejuang ekonomi rakyat kecil, bukan pengganggu ketertiban.
Mereka ingin tetap menjadi bagian dari dinamika kota Bekasi dengan cara yang adil dan bermartabat.
