Ketua Dewan Pengawas HIMSATAKI : Dukung Pembukaan Penempatan TKI ke Arab Saudi, Hentikan Lonjakan Pekerja Unprosedural

JAKARTA, KLIK7TV.CO.ID – Ketua Dewan Pengawas Himpunan Pengusaha Jasa Penempatan TKI (HIMSATAKI) Yunus Yamani, menyatakan dukungan penuh terhadap program pemerintah jika ingin membuka kembali penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi.

Menurutnya, kebijakan buka-tutup penempatan yang telah berlangsung lebih dari satu dekade tidak menyelesaikan masalah, justru semakin memperbesar angka pekerja migran unprosedural.

Menurut Yunus, jika penempatan tesmi tidak dibuka, jalur Unprosedural akan terus Ada

Saat ini, diperkirakan ada 6 juta PMI ilegal di berbagai negara, terutama di Arab Saudi. Fakta ini menunjukkan bahwa penutupan jalur resmi tidak menghentikan masyarakat untuk mencari pekerjaan di luar negeri, karena pada dasarnya mereka hanya ingin mencari nafkah.

“Negara tidak bisa terus-menerus menutup mata. Jika peluang kerja di dalam negeri minim, harusnya pemerintah mempermudah rakyat untuk mencari pekerjaan di luar negeri, bukan malah mempersulit. Jika penempatan resmi tetap ditutup, jalur tidak resmi akan terus berjalan,” tegas Yunus Yamani dalam press rilisnya yang diterima Klik7tv.co.id pada Selasa (25/3/2025)

Ia juga mempertanyakan mengapa sudah lima kali pergantian menteri, tetapi belum ada satupun yang mampu memperbaiki sistem penempatan TKI ke Arab Saudi. “Apakah karena mereka berasal dari partai yang sama? Atau ada kepentingan lain? Yang jelas, rakyat hanya ingin bekerja dan menyambung hidup, bukan menjadi korban kebijakan yang tidak jelas,” ujar Yunus.

Jangan Selalu Menyalahkan Perusahaan Penempatan, Oknum di Pemerintah Juga Harus Dibersihkan

Yunus Yamani juga menegaskan bahwa setiap kali angka Pekerja Migran Indonesia (PMI) unprosedural meningkat, yang disalahkan selalu Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Padahal, dalam praktiknya, banyak oknum di dalam pemerintahan yang ikut terlibat dalam praktik penempatan ilegal.

“Pemerintah harus melek fakta. Bukan hanya perusahaan yang harus diawasi, tetapi juga oknum-oknum di dalam sistem yang melancarkan penempatan ilegal. Jika benar ingin memberantas pengiriman pekerja ilegal, jangan hanya fokus menekan perusahaan, tapi juga benahi aparat yang bermain di belakang layar,” katanya.

Masalah TKI Akan Selalu Ada, yang Penting Solusinya Berkeadilan

Yunus Yamani menegaskan, masalah TKI tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Namun, yang harus dilakukan adalah menekan angka pekerja ilegal dan memberikan solusi yang berkeadilan bagi semua pihak.

“Pemerintah jangan hanya melihat masalah ini dari satu sisi saja. Solusi yang dibuat harus berpihak pada pekerja, perusahaan, dan negara, bukan hanya sekadar membuat aturan tanpa kepastian. Tidak bisa setiap kali ada masalah, yang disalahkan selalu PJTKI atau P3MI, sementara faktor lain seperti minimnya lapangan kerja dalam negeri dan lemahnya pengawasan terhadap oknum ilegal dibiarkan begitu saja,” jelasnya.

Dukungan untuk Pembukaan Penempatan Resmi ke Arab Saudi

Dengan kondisi ini, pemerintah harus segera membuka kembali penempatan resmi ke Arab Saudi, dengan sistem yang lebih baik dan transparan. Yunus Yamani menegaskan bahwa penutupan hanya akan merugikan pekerja dan menguntungkan sindikat ilegal.

“Sudah saatnya pemerintah mengambil langkah konkret. Jangan hanya sibuk membuat regulasi yang membingungkan, tetapi pastikan regulasi tersebut benar-benar melindungi tenaga kerja dan memberi kepastian bagi mereka yang ingin bekerja di luar negeri secara resmi,” pungkasnya. (ARMAN R)