Ditemukan Banyak Masalah, PP Muhammadiyah Minta Presiden dan DPR Revisi Aturan PSN

JAKARTA, KLIK7TV.CO.ID – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta Presiden Prabowo Subianto dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, untuk segera merevisi semua peraturan yang berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Pasalnya, pada praktiknya sejumlah PSN yang telah diteken era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) PSN Rempang Eco City, hingga Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, justru ditemukan banyak masalah,” kata Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas saat Konferensi Pers, di Aula K.H. Ahmad Dahlan, Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (16/5/2025).  

PP Muhammadiyah lanjutnya, Busyro juga meminta pemerintah dan DPR untuk juga merevisi sejumlah Undang Undang (UU) yang dianggap bermasalah. 

“Memohon dengan amat sangat dan dengan perasaan yang mendalam agar Presiden bersama DPR segera melakukan satu upaya untuk merevisi semua peraturan perundang-undangan tentang PSN ini,” ucap Busyro.

“Merevisi Undang-undang yang tadi saya katakan Minerba, Cipta Kerja dan undang-undang terkait lainnya, banyak yang terkait,” imbuhnya.

Sebab, menurut Busyro, permasalahan kerap terjadi dalam proses revisi atau pembentukan perundang-undangan di DPR. Khususnya terkait tidak adanya meaningful participation atau partisipasi publik dalam pembentukan perundang-undangan. 

Proses revisi ini kata Busyro, perlu Naskah Akademik dan melibatkan unsur-unsur masyarakat sekeliling. “Selama ini kami gak pernah dilibatkan, tidak hanya Muhammadiyah, walaupun kami sudah melakukan kajian berkali-kali diketuai oleh Pak Tris sudah kami besut berkali-kali,” ungkapnya.

Busyro berharap, pemerintah dan DPR tidak hanya sekadar beretorika dalam menyerap aspirasi rakyat. Terutama rakyat yang termarjinalkan atas nama pembangunan. 

“Supaya kasus ini diambil satu sikap yang tidak retorik saja. Rakyat ini sudah jangan sampai disuguhi retorik saja karena rakyat juga punya batas-batas kesabaran,” ujarnya.

Turut mendampingi Busyro saat jumpa pers, Ketua Bidang Riset dan Advokasi Publik LBH-AP Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Gufroni, Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Trisno Raharjo, Sekretaris LBH-AP Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Ikhwan Fahrojih. (ARMAN R)

Pos serupa