HUMBAHAS, KLIK7TV.CO.ID – Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, S.H., M.H., secara resmi membuka kegiatan exit meeting bersama Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terkait pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Humbang Hasundutan.
Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Sekretariat Daerah ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta jajaran pengelola keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.
Exit meeting ini menjadi tahapan penting dalam proses audit, khususnya untuk menyampaikan hasil sementara pemeriksaan sekaligus memperoleh tanggapan, klarifikasi, dan komitmen tindak lanjut dari masing-masing perangkat daerah.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa seluruh OPD harus memiliki komitmen kuat dalam menindaklanjuti setiap temuan yang disampaikan oleh BPK. Ia menekankan bahwa kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), serta peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan merupakan hal yang tidak dapat ditawar.
“Exit meeting ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi momentum evaluasi bersama untuk memastikan bahwa setiap pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Seluruh OPD harus responsif dan serius dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan,” tegas Bupati.
Lebih lanjut, ia juga mengingatkan bahwa kualitas laporan keuangan mencerminkan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, sinergi antar perangkat daerah sangat diperlukan guna memastikan tidak adanya temuan berulang di masa mendatang.
Sementara itu, Tim Pemeriksa BPK dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa sebelumnya pihaknya telah melakukan pemeriksaan lapangan dan menyampaikan sejumlah temuan kepada masing-masing OPD. Temuan-temuan tersebut telah ditindaklanjuti melalui proses klarifikasi dan perbaikan awal oleh perangkat daerah terkait.
Melalui exit meeting ini, diharapkan terjadi kesepahaman antara auditor dan pemerintah daerah terkait hasil pemeriksaan, sekaligus merumuskan langkah-langkah perbaikan yang lebih konkret dan terarah. Hal ini penting agar seluruh rekomendasi BPK dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Adapun hasil dari rangkaian pemeriksaan ini nantinya akan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang bersifat final. Laporan tersebut akan menjadi dasar evaluasi dalam menilai tingkat kepatuhan dan kualitas pengelolaan keuangan daerah
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Dengan dilaksanakannya exit meeting ini, diharapkan pengelolaan keuangan di Kabupaten Humbang Hasundutan ke depan semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat(@HRP)
