Home Daerah Dinkes Humbahas Bungkam, Surat AJAK Soal Dugaan Pecah Paket Rp 2,09 Miliar Tak Direspon

Dinkes Humbahas Bungkam, Surat AJAK Soal Dugaan Pecah Paket Rp 2,09 Miliar Tak Direspon

Share
Share

HUMBAHAS, KLIK7TV.CO.ID – Hingga Kamis, 12 November 2026, Dinkes Humbahas tidak juga merespon surat konfirmasi dari DPW LSM AJAK (Aliansi Jurnalis Anti Korupsi) Sumatera Utara terkait dugaan pecah paket Belanja Jasa Pihak Ketiga TA 2025 senilai Rp 2.097.506.000.

Padahal dalam surat bernomor 002/DPW-LSM-AJAK/SUMUT/XI/2026 tertanggal 4 November 2026, AJAK hanya memberi waktu 2×24 jam untuk menjawab. Kini sudah lewat 8 hari, jawabannya: NOL BESAR.

Sikap tersebut dinilai AJAK sebagai bentuk menyepelekan fungsi kontrol sosial.

SURAT SUDAH DI MEJA KADIS

Saat dikonfirmasi ke kantor Dinkes Humbahas, Kamis (12/11/2026), Kepala Tata Usaha (KTU) Dinkes Humbahas, Br. Sitanggang, mengakui surat AJAK sudah diterima dan sudah didisposisikan.

“Kita sudah disposisi surat LSM AJAK, dan sudah di meja Pak Kadis,” ungkap Br. Sitanggang.

Namun saat ditanya kapan Kadis akan menjawab, jawabannya hanya alasan klasik.

“Kadis masih di lapangan Pak,” tambahnya.

Ketua DPW LSM AJAK Sumut, Dody Sejarah, mempertanyakan alasan tersebut.

“Kalau surat sudah di meja Kadis sejak 4 November, kenapa sampai 12 November tidak ada balasan? Apakah Kadis tidak pernah masuk kantor? Atau memang sengaja didiamkan?” tegas Dody.

11 PAKET, 4 PAKET DIDUGA WAJIB TENDER

AJAK menemukan 11 paket dengan nomenklatur sama persis “Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain” dengan total Rp 2.097.506.000.

Dari 11 paket itu, ada 4 paket di atas Rp 200 Juta yang menurut Perpres 12/2021 Pasal 50 Ayat (2) WAJIB TENDER, bukan Pengadaan Langsung:

  • Rp 523.170.000
  • Rp 462.000.000
  • Rp 360.100.000
  • Rp 225.750.000

Total yang diduga wajib tender: Rp 1.571.020.000

AJAK menegaskan, batas Rp 400 Juta di Perpres 46/2025 itu hanya untuk KONSTRUKSI, bukan untuk Jasa Pihak Ketiga. Untuk jasa, batasnya tetap Rp 200 Juta.

AJAK: KAMI AKAN LAPOR KE TIPIDKOR

“Kami hanya minta 4 hal sederhana: Print out SIRUP & DPA, bukti Tender LPSE untuk 4 paket itu, nama PT/CV pelaksana, SPK/Kontrak, dan BAST. Kalau memang sudah tender, tunjukkan saja. Kenapa harus bungkam 8 hari?” ujar Dody Sejarah.

“Kami bukan meminta uang, kami meminta transparansi. Kalau mereka bungkam, kami anggap tidak mampu menjawab dan kami akan lanjutkan ke langkah hukum,” tambahnya.

AJAK memastikan akan segera melaporkan kasus ini ke Polres Humbang Hasundutan Cq. Kasat Reskrim Unit Tipidkor dengan sangkaan Pasal 2 & Pasal 3 UU Tipikor No. 31 Tahun 1999 jo No. 20 Tahun 2001 tentang Kerugian Negara.

Tembusan surat juga sudah sampai ke Bupati Humbang Hasundutan, Kapolres Humbang Hasundutan, Kajari Humbang Hasundutan, dan Inspektur Inspektorat Humbahas.

Hingga berita ini diturunkan, Dinkes Humbahas belum memberikan tanggapan. Hak jawab masih terbuka untuk pihak Dinkes Humbahas.

(Team http://Klik7tv.co.id)

Share
Related Articles

Kontraktor Pengendalian Sungai Aek Doras Sibolga Diduga Tidak Transparan.

SIBOLGA, KLIK7TV.CO.ID – Pimpinan proyek dan rekanan Pengendalian Dasar Sungai Aek Doras...

Dibalik pusaran dana proyek P- APBD Taput tercatut nama anggota DPRD , Dompak Hutasoit : ini pokir atau jatah ?

TAPUT, KLIK7TV.CO.ID – Dana perubahan APBD Taput tahun 2026 telah di sahkan...

Gencarkan Pemberantasan Narkoba, Polres Humbahas Sisir Sejumlah Kafe Remang-Remang

HUMBAHAS, KLIK7TV.CO.ID -: Guna mengantisipasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah...

Percepatan Digitalisasi Perlinson, Bupati Humbahas Tegaskan Bantuan Sosial Tepat Sasaran

HUMBAHAS, KLIK7TV.CO.ID – ​Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menggelar Rapat Digitalisasi Perlindungan Sosial...