PAKPAK BHARAT, KLIK7TV.CO.ID – Kantor Desa Perduhapen, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat, berubah fungsi. Di saat jam kerja seharusnya melayani warga, kantor itu justru kosong melompong, sunyi, bagaikan kuburan tak berpenghuni.
Pantauan warga pada jam kerja, Jum’at 6/11/2026, tak satupun aparat desa terlihat di meja pelayanan. Pintu kantor terbuka, kursi-kursi kosong, dan warga yang datang untuk mengurus surat hanya bisa gigit jari dan pulang dengan tangan hampa.
“Kami datang, mau urus surat. Tapi kantor kosong. Bagaikan kuburan, tidak ada orang. Ini kantor desa atau rumah hantu?.” keluh salah seorang warga Perduhapen dengan nada kecewa.
Kondisi ini bukan sekali terjadi. Warga mengaku sudah berulang kali mendapati kantor desa tidak ada petugas di jam kerja. Pelayanan publik yang seharusnya menjadi prioritas utama justru diabaikan.
Padahal, Kepala Desa dan perangkatnya digaji dari uang rakyat. Dana Desa yang miliaran rupiah itu bersumber dari APBN, yang tujuannya untuk melayani masyarakat. Bukan untuk ditinggal kosong.
“Waktu gajian mereka cepat. Waktu pencairan Dana Desa mereka sigap. Tapi giliran melayani warga, mereka hilang entah kemana.” sindir warga lainnya.
Dihubungi Melalui Handphone Seluler, HP Kepala Desa, Ahmadin Bancin Tidak Dapat Dihubungi.
Ironisnya, saat wartawan mencoba mengonfirmasi kekosongan kantor ini, Kepala Desa Perduhapen, Sahmadin Bancin, justru semakin menghilang.
Kepala Desa Perduhapen,Sahmadin Bancin dihubungi melalui handphone selulernya untuk dimintai keterangan terkait kantor desa yang kosong di jam kerja. Namun sangat disayangkan, handphone seluler Kepala Desa tidak dapat dihubungi / tidak aktif.
Berkali-kali dihubungi, nomor tersebut tetap tidak aktif. Seolah Kepala Desa sengaja mematikan HP nya untuk menghindari wartawan dan menghindari warga yang membutuhkan pelayanan.
“Kantornya kosong, HP nya pun tidak aktif. Jadi warga mau mengadu kemana lagi? Ini sudah keterlaluan.” tegas warga.
Sikap Kepala Desa yang tidak dapat dihubungi ini dinilai sebagai bentuk tidak bertanggung jawab dan melecehkan tugas sebagai pelayan publik. Seorang pemimpin seharusnya mudah dihubungi, bukan malah menghilang saat dibutuhkan.
Camat Kerajaan dan Bupati Pakpak Bharat diminta untuk tidak tutup mata. Jangan sampai Kantor Desa Perduhapen hanya menjadi bangunan megah tanpa isi, hanya menjadi simbol bahwa negara tidak hadir di tengah rakyatnya.
Warga mendesak Inspektorat dan Dinas PMD Pakpak Bharat segera turun ke lapangan, sidak mendadak, dan berikan sanksi tegas. Jangan sampai budaya malas dan tidak disiplin ini menjadi penyakit menular ke desa-desa lain.
Jika kantor desa terus dibiarkan kosong, untuk apa ada pemerintahan desa? Lebih baik kantornya ditutup saja dan diganti jadi gudang, karena fungsinya sudah sama: sama-sama tidak ada orangnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Perduhapen belum dapat dihubungi karena handphone selulernya tidak aktif.