GROBOGAN. KLIK7TV.CO.ID – Proyek strategis Nasional Pengendalian Banjir Sungai Tuntang di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah yang menelan anggaran APBN fantastis senilai Rp 45,8 miliar kini menjadi sorotan tajam. Proyek yang di gadang-gadang mampu mereduksi ancaman banjir tahunan bagi warga di sepanjang aliran sungai ini dinilai lamban dan rentan menyisakan masalah akibat lemahnya fungsi pengawasan dari pihak Satuan Kerja (Satker) SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Pemali Juana serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Hingga memasuki akhir tahun anggaran 2026, realisasi fisik di lapangan dilaporkan masih sangat minim dan jauh dari target. Lambatnya progres ini memicu kekhawatiran besar di kalangan masyarakat, mengingat wilayah Grobogan kerap menjadi langganan banjir parah akibat luapan dan jebolnya tanggul Sungai Tuntang saat intensitas hujan mulai meningkat.
Berdasarkan pantauan di lokasi, pengerukan sedimentasi alur sungai sepanjang 5 kilometer dan perkuatan tanggul-tanggul kritis dinilai tidak berjalan optimal. Warga lokal mengeluhkan minimnya kehadiran pihak pengawas di lapangan untuk memastikan kontraktor pelaksana, PT Indo Teknik Pembangunan, bekerja sesuai dengan jadwal kalender yang telah ditetapkan.
“Uang negara yang dikucurkan ini puluhan miliar rupiah, bukan main-main. Tapi pengawasan dari Satker BBWS Pemali Juana dan PPK di lapangan seolah tumpul. Kalau pengerjaan tanggul ini asal-asalan atau terlambat diselesaikan, taruhannya adalah keselamatan dan harta benda ribuan warga di desa-desa seperti Pranten, Jati Pecaron, dan Batur Agung,” ujar salah satu perwakilan warga terdampak luapan sungai dengan nada kecewa.
Lemahnya kendali dari PPK dan Satker juga terlihat dari kurangnya ketegasan terhadap ritme kerja kontraktor. Kurangnya koordinasi yang taktis membuat proyek yang harusnya selesai tepat waktu ini terancam molor dan dibayangi oleh risiko kegagalan infrastruktur jika dipaksa dikerjakan terburu-buru di tengah musim penghujan.
Masyarakat Grobogan mendesak agar Kementerian Pekerjaan Umum segera mengevaluasi kinerja jajaran Satker dan PPK yang bertanggung jawab atas proyek Sungai Tuntang ini. Warga meminta ada sanksi tegas serta audit investigatif menyeluruh agar alokasi dana puluhan miliar tersebut tidak menguap sia-sia menjadi proyek gagal yang justru kembali menenggelamkan pemukiman warga saat banjir datang. (Tim)
