JAKARTA, KLIK7TV.CO.ID – Salah satu tantangan terbesar bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) adalah ketidaksesuaian (mismatch) antara permintaan tenaga kerja dari luar negeri dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap ditempatkan di Indonesia.
“Sebagai contoh, ketika sebuah perusahaan manufaktur di luar negeri membutuhkan 200 tenaga pengelasan (Welder) dengan kualifikasi tertentu, tentu tidak mudah bagi P3MI untuk mendapatkan jumlah tenaga kerja tersebut secara mendadak. Persoalannya bukan semata-mata tidak tersedianya tenaga kerja, melainkan belum tentu tersedia calon pekerja yang memenuhi kompetensi, memiliki pengalaman, berminat bekerja ke luar negeri, dan siap diberangkatkan dalam waktu yang bersamaan,” kata Purwanto,
Direktur Utama Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) PT Bumenjaya Eka Putra kepada Klik7tv.co.id via telpon, pada Senin (19/10/2026)
Demikian pula lanjutnya, kemampuan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, yang masih menjadi salah satu kendala bagi sebagian Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam memenuhi persyaratan pasar kerja internasional.
Oleh karena itu kata Purwanto, persoalan utama yang harus dijawab bukan sekadar bagaimana memperoleh job order, melainkan bagaimana menciptakan kesesuaian antara kebutuhan pasar kerja luar negeri dengan kesiapan tenaga kerja Indonesia.
P3MI PT Bumenjaya Eka Putra telah menempatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Turki dan Polandi. Dan pada 2025 lalu telah ditempatkan sekitar 400 orang ke negara Penempatan PMI.
“Dalam hal ini, P3MI juga harus melakukan pembenahan dan perencanaan jangka panjang. Perusahaan tidak cukup hanya menunggu datangnya permintaan, tetapi perlu membangun kerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang benar-benar kompeten, memiliki sarana memadai, serta mampu mempersiapkan tenaga kerja sesuai standar negara tujuan,” ujar Purwanto yang juga sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perkumpulan Pengusaha Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Perpemindo) Propinsi Jawa Tengah.
Di sisi lain tambahnya, pemerintah melalui program pendidikan vokasi, SMK, dan pelatihan berbasis kompetensi perlu memastikan bahwa proses penyiapan tenaga kerja berjalan secara terencana, terukur, dan berkesinambungan.
Menurut Purwanto, program penyiapan tenaga kerja ke luar negeri tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial ataupun sekadar mengejar angka target penempatan.
“Apabila pemerintah menargetkan penempatan 500 ribu pekerja migran, maka harus tersedia perencanaan yang matang sejak tahap pemetaan kebutuhan pasar, pelatihan keterampilan, penguasaan bahasa, sertifikasi kompetensi, hingga proses penempatan,” paparnya.
Apalagi tambah Purwanto, apabila pelaksanaan efektif program baru dimulai sekitar Mei atau Juni 2026, tentu waktu yang tersedia untuk mengejar target pada tahun yang sama menjadi relatif pendek. Jangan sampai orientasi mengejar jumlah justru mengabaikan kesiapan kompetensi dan kepastian penempatannya.
Hal lain Menurutnya, yang tidak kalah penting adalah penyederhanaan dan percepatan pelayanan administrasi penempatan oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bersama Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
“Ketika P3MI telah membangun kerja sama melalui Memorandum of Understanding (MoU) dengan perusahaan pengguna di Eropa, misalnya, proses verifikasi dan pengesahan dokumen permintaan tenaga kerja oleh KBRI atau KJRI melalui pejabat yang berwenang hendaknya dapat dilaksanakan secara cepat, transparan, dan tetap sesuai ketentuan,” ujarnya.
Selanjutnya, dokumen yang telah memenuhi persyaratan tersebut harus dapat segera diproses dalam sistem penempatan dan perizinan yang berlaku di Indonesia melalui KP2MI.
“Jangan sampai peluang kerja yang sudah diperjuangkan melalui proses negosiasi panjang dengan perusahaan luar negeri justru kehilangan momentum akibat lambatnya pelayanan administrasi,” kata Purwanto.
“Perlu dipahami bahwa perusahaan pengguna di luar negeri juga memiliki kebutuhan produksi, jadwal operasional, dan batas waktu perekrutan. Apabila proses terlalu lama, bukan tidak mungkin peluang tersebut dialihkan kepada tenaga kerja dari negara lain,” imbuhnya.
Pada akhirnya, keberhasilan penempatan pekerja migran bukan hanya tanggung jawab P3MI, dan bukan pula semata-mata tanggung jawab pemerintah.
Ia menegaskan, diperlukan sinergi yang nyata antara pemerintah, P3MI, lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, dan perusahaan pengguna di luar negeri.
“Pemerintah harus hadir sebagai regulator, fasilitator, sekaligus pelindung. P3MI harus profesional dalam membangun pasar dan menyiapkan calon pekerja. Sementara lembaga pendidikan dan pelatihan harus mampu menghasilkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri internasional,” ucap Purwanto.
Keberhasilan program penempatan tidak cukup diukur dari besarnya target, tetapi dari berapa banyak peluang kerja yang benar-benar dapat direalisasikan secara legal, aman, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi pekerja maupun negara.
Program yang baik bukan sekadar cepat diumumkan, melainkan dipersiapkan dengan matang, dilaksanakan secara konsisten, dan mampu memberikan hasil dalam jangka panjang. (ARMAN R)
