TARABINTANG, KLIK7TV.CO.ID -Pembangunan Pusat Kesehatan Pembantu (Pustu) di Dusun Laen Hundulan, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), menjadi sorotan anggota DPRD Humbahas dari Fraksi NasDem, Gerhana Tumanggor, S.Pd.K.
Pembangunan fasilitas kesehatan tersebut dilaksanakan oleh CV. Dame Putra dengan pagu anggaran sebesar Rp395.998.980. Namun, lokasi pembangunan menjadi perhatian karena disebut berada di kawasan yang tidak terdapat pemukiman masyarakat.
Gerhana mengatakan, berdasarkan peninjauan dan informasi yang diperoleh, lokasi pembangunan Pustu tersebut diperkirakan berjarak sekitar 700 meter dari pemukiman warga.
Menurutnya, pembangunan fasilitas kesehatan yang menggunakan anggaran pemerintah perlu mempertimbangkan aspek aksesibilitas serta kemudahan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.
“Yang menjadi pertanyaan adalah lokasi pembangunannya. Pustu tersebut dibangun di lokasi yang tidak terdapat pemukiman masyarakat dan diperkirakan sekitar 700 meter dari pemukiman,” ujar Gerhana.
Ia menilai, kondisi tersebut perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka dari pihak terkait, khususnya mengenai dasar penentuan lokasi pembangunan Pustu tersebut.
“Perlu dijelaskan bagaimana dasar penentuan lokasi, perencanaannya, dan apa yang menjadi pertimbangan sehingga lokasi tersebut dipilih untuk pembangunan Pustu,” katanya.
Gerhana menegaskan, sorotan tersebut bukan berarti pihaknya menolak pembangunan fasilitas kesehatan di wilayah Kecamatan Tarabintang. Sebaliknya, pembangunan Pustu dinilai penting untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya bagi warga yang berada jauh dari fasilitas kesehatan.
Namun, menurutnya, pembangunan yang bersumber dari anggaran pemerintah harus benar-benar ditempatkan pada lokasi yang strategis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal.
Ia berharap pihak terkait dapat memberikan penjelasan mengenai proses perencanaan dan penetapan lokasi pembangunan Pustu tersebut agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Selain itu, ia mendorong agar setiap pembangunan fasilitas publik di wilayah Humbang Hasundutan tetap mengedepankan prinsip tepat sasaran, keterjangkauan pelayanan, serta kepentingan masyarakat sebagai penerima manfaat.(LASRO)
