HUMBAHAS, KLIK7TV.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan kembali mencatatkan prestasi gemilang dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam kegiatan Asistensi dan Monitoring Penggunaan Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (14/7/2026), Humbahas berhasil menempati peringkat ketiga tertinggi realisasi belanja APBD se-Sumatera Utara dengan capaian mencapai 40,07 persen.
Kegiatan yang diikuti seluruh kabupaten/kota penerima Tambahan TKD ini dibuka resmi oleh Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution. Turut menyampaikan arahan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si., Staf Khusus Mendagri Dr. Kastorius Sinaga, serta Kepala Posko Satgas Rehabilitasi Rekonstruksi Bencana Sumatera Irjen Pol. Wahyu Bintono Hari, S.I.K., S.H., M.H.
Gubernur menekankan tantangan utama saat ini adalah kecepatan sekaligus ketepatan penyerapan anggaran, terutama untuk sektor fisik dan penanganan pascabencana. Hambatan administrasi harus segera diselesaikan, agar dana dapat segera dimanfaatkan, sekaligus memperkuat langkah mitigasi pencegahan bencana di masa mendatang. Secara keseluruhan, Provinsi Sumatera Utara menerima alokasi Tambahan TKD lebih dari Rp6 triliun guna mendukung pemulihan dan pembangunan di 31 kabupaten/kota.
Capaian Humbahas ini mencerminkan keseriusan dan kinerja optimal pemerintah daerah. Sebelumnya, Bupati Dr. Oloan Paniaran Nababan, S.H., M.H., menjelaskan alokasi yang diterima Humbahas mencapai Rp58,54 miliar, sebagai tindak lanjut dampak bencana tahun 2025. Sebesar Rp42,32 miliar telah dialokasikan melalui pergeseran APBD 2026, sedangkan sisanya Rp16,23 miliar direncanakan masuk dalam Perubahan APBD tahun berjalan.
Staf Khusus Mendagri menegaskan pengawalan ketat agar dana digunakan sesuai aturan untuk rehabilitasi, rekonstruksi, hingga pencegahan bencana. Pemerintah Humbahas berkomitmen terus mempercepat pelaksanaan dengan tetap menjaga prinsip tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat diharapkan semakin memperkokoh sinergi, mempercepat pemulihan, serta membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Humbang Hasundutan.(@Hrp)
