JAKARTA, KLIK7TV.CO.ID – Pemerintah melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) resmi meluncurkan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2026.
Peluncuran yang digelar di Kantor KP2MI Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2026) ini, menjadi tonggak penting dalam upaya negara menyediakan akses pembiayaan yang aman, mudah, dan terjangkau bagi para pejuang keluarga di luar negeri.
Menteri Mukhtarudin, menegaskan bahwa program ini merupakan jawaban atas tantangan finansial yang sering dihadapi calon Pekerja Migran selama masa pra penempatan. Dengan adanya KUR ini, diharapkan praktik pinjaman nonformal dengan bunga tinggi yang mencekik pekerja migran dapat dieliminasi.
Keunggulan Skema dan Transformasi Kebijakan
Menteri Mukhtarudin memaparkan bahwa KUR Penempatan tahun ini menawarkan suku bunga yang sangat ringan, yakni 6 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan bunga komersial yang mencapai 12 persen.
“Pemerintah hadir untuk memberikan dukungan pembiayaan dengan plafon maksimal hingga Rp100 juta dan jangka waktu hingga tiga tahun. Dana ini dapat digunakan untuk menutup biaya pelatihan, sertifikasi, dokumen, hingga tiket keberangkatan,” ujar Mukhtarudin.
Peluncuran KUR ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri P2MI Christina Aryani, Sekjen P2MI Komjend Dwiyono Wibowo, serta perwakilan dari Kemenko Perekonomian dan Kementerian UMKM.
Sebanyak 17 lembaga penyalur, termasuk Bank Mandiri, BRI, BNI, BSI, hingga berbagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan bank swasta seperti Bank Sinarmas dan Bank Artha Graha, berkomitmen mendukung program ini.
Menteri Mukhtarudin juga menyoroti perubahan signifikan dalam tata kelola anggaran. Sejak akhir Desember 2025, kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah dialihkan dari Kementerian UMKM ke Kementerian P2MI.
Transformasi ini memperkuat mandat kementerian dalam memberikan perlindungan menyeluruh, mulai dari sebelum, saat, hingga purna penempatan.
Target dan Sebaran Penyaluran
Direktur Jenderal Penempatan P2MI, Ahnas, dalam laporan pelaksanaannya menyebutkan bahwa target penyaluran KUR Penempatan tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp393,5 miliar.
“Kami berkomitmen memperluas jangkauan pembiayaan. Jika pada tahun 2025 pemanfaatan masih didominasi oleh program magang, maka pada tahun 2026 ini kami targetkan akses yang lebih luas bagi seluruh calon Pekerja Migran,” terang Ahnas.
Untuk mencapai target tersebut lanjutnya, pemerintah menggandeng 17 lembaga penyalur yang terdiri dari bank nasional, bank syariah, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Beberapa di antaranya adalah Bank Mandiri, BRI, BNI, BSI, Bank BJB, Bank Jateng, hingga Bank Papua dan Bank Sinarmas.
Dampak Ekonomi dan Arahan Presiden
Menteri Mukhtarudin mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, realisasi penempatan Pekerja Migran mencapai 296 ribu orang, melampaui target awal sebesar 253 ribu. Keberhasilan ini berdampak langsung pada penguatan ekonomi nasional melalui remitansi.
Kontribusi ekonomi Pekerja Migran terus menunjukkan tren positif. Menteri Mukhtarudin mencatat berdasarkan data Bank Indonesia, remitansi pada tahun 2024 mencapai Rp253 triliun.
Remitansi ini kata Menteri Mukhtarudin, mengalami kenaikkan di tahun 2025 sebanyak 14 persen yaitu sebesar Rp.288 Triliun.
“Remitansi yang dikirim Pekerja Migran langsung menyentuh ekonomi keluarga di desa-desa, meningkatkan daya beli masyarakat, sekaligus memperkuat cadangan devisa negara. Ini adalah kontribusi nyata bagi stabilitas ekonomi nasional,” tandas Menteri Mukhtarudin.
Instruksi Sosialisasi Hingga ke Desa
Menteri Mukhtarudin menginstruksikan seluruh jajaran Kementerian P2MI dan lembaga perbankan untuk segera melakukan sosialisasi masif. Beliau menekankan agar informasi ini tidak hanya berhenti di level seremonial, tetapi harus sampai ke tingkat pedesaan.
“Jangan sampai program sudah diluncurkan, tetapi masyarakat di lapangan belum tahu cara mengaksesnya. Seluruh bank penyalur harus segera bergerak agar calon pekerja Migran kita bisa merasakan manfaat nyata dari kebijakan ini,” ujar Mukhtarudin. (ARMAN R)
