JAKARTA, KLIK7TV.CO.ID – Komisi Nasional Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (Komnas LP-KPK) sangat mengapresiasi kinerja Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dalam 100 hari kerja sudah sangat baik, dengan membangun komunikasi antar instansi Kementrian Lembaga terkait dan Stakeholder untuk mensukseskan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam membuka lapangan kerja keluar negeri seluas-luasnya dengan Perlindungan yang maximal termasuk Kunjungan Kerja ke Riyadh Arab Saudi pada Rabu 29 Januari 2025
Komnas LP-KPK yang selalu intens mengamati dan mengawal, serta Mendukung misi KP2MI agar Menteri Abdul Kadir Karding tetap fokus dan mawas diri dalam menjalankan misinya termasuk melakukan lawatan Kerja ke Riyadh Arab Saudi, dengan harapan tidak disusupi oleh kepentingan oknum yang selama ini menjadi jembatan bagi para Bandar Sindikat Mafia Penempatan PMI ilegal/Non Prosedural ke berbagai negara termasuk Arab Saudi
Hal ini terbukti dengan munculnya kembali sosok wanita yang tiba-tiba hadir berada disamping Menteri Abdul Kadir Karding saat Rapat bersama pejabat Kerajaan Arab Saudi di Riyadh pada Rabu 29 Januari 2025 lalu.
Sosok wanita ini pernah menjabat sebagai Staff khusus Kepala BP2MI Beny Rhamdani dan sudah menjadi rahasia umum di dunia penempatan PMI diindikasikan sebagai adik ipar dari salah satu Pemain besar penempatan PMI Non Prosedural ke Timur Tengah dan sebagai salah satu direksi Perusahaan P3MI yang diduga dibuatkan oleh bandar besar pelaku penempatan PMI Non Prosedural ke Timur Tengah.
“Komnas LP-KPK mohon agar Bapak Menteri tidak membiarkan Direktorat Penempatan KP2MI turut diwarnai oleh orang-orang yang berada dalam lingkaran para pemain ilegal, jangan biarkan mereka turut menentukan arah kebijakan, strategi dan aturan main demi kepentingan kelompoknya, tetaplah tegak lurus mendengarkan masukan dari pihak-pihak yang tidak Pernah terlibat Penempatan ilegal, baik itu melalui Asosiasi P3MI maupun NGO yang konsen didalam dunia penempatan,” ujar Wasekjen 1 Komnas LP-KPK Amri Piliang dalam press rilisnya yang diterima Klik7tv.co.id, Jum’at (31/1/2025)
Amri Piliang yang juga sebagai Praktisi Hukum mempertanyakan kapasitas Wanita tersebut mendampingi Pak Menteri Abdul Kadir Karding dalam lawatannya ke Saudi Arabia, apakah mewakili suatu Asosiasi atau NGO? atau membawa agenda tersembunyi dari kelompok Pemain ilegal/Non Prosedural.
“Sepertinya perlu SOP yang ketat dalam setiap lawatan Pak Menteri agar tidak mudah di framing oleh Kelompok Pemain ilegal/Non Prosedural seolah dia dekat sekali dengan Pak Menteri dan dapat menentukan arah kebijakan dan strategi tata kelola penempatan PMI, siapa yang mereferensikan dia untuk hadir bersama Pak menteri? Tolong hati-hati dengan pejabat yang mereferensikannya, patut diduga dia adalah bagian dari kaki tangan sindikat mafia penempatan ilegal/TPPO,” ucap Amri. (Red)
