Si Sakti Jaktim Hadir, Warga Jakarta Timur Segera Bisa Konsultasi Hukum via WhatsApp
Permudah Akses Informasi Hukum, Pemkot Jakarta Timur Siapkan Layanan Si Sakti Jaktim
Bagian Hukum Jakarta Timur Siapkan Inovasi Layanan Konsultasi Hukum, Diluncurkan Akhir 2026
Jakarta Timur, (21/10/2026) – Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Kusmanto, memimpin sosialisasi aksi perubahan tentang optimalisasi pelayanan hukum melalui tata kelola baru Bagian Hukum Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Pangeran Jayakarta, Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Rabu (21/10/2026).
Dalam sosialisasi tersebut, Bagian Hukum Kota Administrasi Jakarta Timur memperkenalkan rencana peluncuran Si Sakti Jaktim (Sarana Konsultasi dan Informasi Hukum Jakarta Timur) sebagai inovasi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan konsultasi dan informasi hukum.
Layanan ini dirancang untuk memudahkan masyarakat Jakarta Timur memperoleh informasi serta berkonsultasi mengenai persoalan hukum melalui kanal WhatsApp. Si Sakti Jaktim direncanakan mulai beroperasi secara resmi pada akhir 2026.
Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Kusmanto, mengatakan bahwa optimalisasi pelayanan hukum merupakan langkah penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan akses informasi dan konsultasi hukum yang cepat, tepat, dan mudah dijangkau.
“Tata kelola ini adalah membuka pelayanan kontak Si Sakti Jaktim. Pelayanan hukum ini merupakan pelayanan yang krusial berkaitan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Jakarta Timur ini penduduknya banyak dan sudah pasti banyak konflik masalah, baik konflik masalah publik, perdata, dan pidana yang tentu harus dijawab dengan cepat dan akurat. Sehingga masyarakat dengan mudah mengakses kontak layanan WhatsApp,” ujarnya.
Melalui inovasi tersebut, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur berharap masyarakat dapat lebih mudah memperoleh informasi hukum dan mengetahui langkah yang perlu ditempuh ketika menghadapi persoalan hukum.
Kehadiran Si Sakti Jaktim juga diharapkan dapat memperkuat peran Bagian Hukum dalam memberikan pelayanan yang responsif, meningkatkan keterbukaan informasi hukum, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
