JAKARTA TIMUR, KLIK7TV.CO.ID – Tim DPD Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara Provinsi DKI Jakarta menemukan kejanggalan serius pada proyek milik Suku Dinas Bina Marga Jakarta Timur.
Temuan tersebut didapat saat investigasi lapangan pada Hari Senin, 13 Oktober 2026, Pukul 10:44 WIB di wilayah Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
DATA PROYEK (Sesuai Papan Proyek yang terpasang):
· Program: Program Penyelenggaraan Jalan
· Nama Paket: Jasa Konstruksi Pemeliharaan Jalan Lingkungan dan Orang di Kota Administrasi Jakarta Timur (Jalan Beton)
· No. Kontrak:EP-01M2HHC6QN0Q0JXR52WYAZP
· Tanggal Kontrak: 17 September 2026
· Durasi: 90 Hari Kalender
· Pelaksana: PT. Devindo Romora Abadi
· Lokasi Tertulis di Spanduk: Jalan Sekolahan
FAKTA LAPANGAN – BERBEDA TOTAL DENGAN PAPAN PROYEK! (Bukti Foto GPS Terlampir):
- JENIS PEKERJAAN TIDAK SESUAI:
Papan proyek tertulis jelas “Jalan Beton”, namun fakta di lapangan pekerjaan fisik yang ada adalah PEMBONGKARAN SALURAN AIR / DRAINASE! BUKAN PEMELIHARAAN JALAN BETON! Ada apa ini? - PAPAN PROYEK TIDAK TRANSPARAN – DIDUGA LANGGAR UU KIP:
Papan proyek TIDAK MENCANTUMKAN NILAI PAGU DAN NILAI KONTRAK! Padahal sesuai UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Permen PUPR No. 12 Tahun 2020, setiap papan proyek WAJIB mencantumkan nilai anggaran agar transparan kepada publik. Ini patut diduga ada yang ditutupi! - LOKASI TIDAK SESUAI – LOKASI SILUMAN?
Paling fatal! Di spanduk pemberitahuan tertulis “Jalan Sekolahan”, namun titik koordinat dan lokasi fisik pekerjaan yang kami dokumentasikan dengan GPS Camera berada di “Jl. Remaja 1 No. 3, Kel. Kampung Tengah, Kec. Kramat Jati (Altitude 43,8m – Index 1083)”.
Pertanyaannya: Apakah Jalan Sekolahan itu sama dengan Jalan Remaja 1? Atau ada dua lokasi yang berbeda dan sengaja dikaburkan?
Maka dengan ini, Tim DPD Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara Provinsi DKI Jakarta memohon KLARIFIKASI TERTULIS dari Kepala Sudin Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur dalam waktu 7 hari kerja sejak surat ini diterima.
Jika tidak ada klarifikasi, maka kami akan melaporkan temuan ini ke Inspektorat DKI, Gubernur DKI, dan Aparat Penegak Hukum.
[TIM INVESTIGASI DPD P3N DKI JAKARTA / http://KLIK7TV.CO.ID]
—
