JAKARTA, KLIK7TV.CO.ID – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani, melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, beserta jajaran, Rabu (17/6/2026).
Pertemuan keduanya ini untuk memperkuat koordinasi pelaksanaan Program SMK Go Global dan pengembangan jalur vokasi internasional menuju pasar kerja luar negeri.
Dalam pertemuan tersebut, Wamen Christina membahas penyesuaian kebutuhan tenaga kerja (demand) dari negara tujuan dengan ketersediaan sumber daya manusia (supply) di dalam negeri.
“Selain itu, dibahas pula mekanisme pemilihan lembaga pelatihan yang akan terlibat dalam pelaksanaan Program SMK Go Global,” kata Christina, di Kantor Kementerian P2MI.
Wamen Christina menegaskan, Program SMK Go Global merupakan program direktif Presiden Prabowo Subianto yang harus dijalankan secara terukur dan tepat sasaran guna meningkatkan kualitas serta daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar internasional.
“Program ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, kita ingin memastikan seluruh prosesnya berjalan dengan baik, mulai dari penyesuaian kebutuhan pasar kerja, kualitas pelatihan, hingga kesiapan para peserta agar program ini sukses dan memberikan manfaat nyata,” terang Christina.
Menurutnya, sinergi antara Kementerian P2MI dan Bappenas menjadi penting untuk memastikan program tersebut didukung perencanaan yang matang dan mampu menjawab kebutuhan pasar kerja global yang terus berkembang.
Selain SMK Go Global, Wamen Christina juga menyampaikan rencana pembentukan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga kementerian yang melibatkan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian P2MI, dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
Inisiatif SKB itu, lanjut dia, merupakan tindak lanjut hasil identifikasi saat kunjungan kerjanya ke Jerman tahun lalu.
Dari kunjungan tersebut, ia melihat program Ausbildung atau pendidikan dan pelatihan vokasi terpadu sebagai salah satu jalur paling strategis untuk membuka akses tenaga kerja Indonesia ke pasar Jerman.
“Tantangannya adalah bagaimana membangun tata kelola yang jelas dan menentukan counterpart yang tepat agar program ini berjalan secara terstruktur dan memberikan perlindungan yang optimal bagi peserta,” jelas Christina.
Christina menambahkan, keberadaan SKB tiga kementerian menjadi langkah penting untuk memperjelas struktur kelembagaan, pembagian tugas, mekanisme pertanggungjawaban, serta penguatan tata kelola program vokasi internasional.
“Dengan kerangka yang lebih jelas, pemerintah berharap jalur pendidikan dan pelatihan ke luar negeri dapat berjalan lebih aman, terarah, dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi peserta Indonesia yang ingin belajar maupun bekerja di luar negeri,” jelas Christina Aryani. (ARMAN R)
