MEDAN, KLIK7TV.CO.ID – Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) yang telah dicanangkan oleh Gubernur Sumatera Utara M Bobby Afif Nasution yang akan menghapus Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) mulai tahun 2028 di SMA/SMK/SLB masih terus dibahas dan dikaji secara mendalam.
Hal itu terungkap dalam Fokus Grup Diskusi (FGD) Perencanaan SPP Gratis Jenjang SMA/SMK/SLB di Hotel Madani Medan, Sabtu (18/10/2025) menghadirkan narasumber Prof Dr Yusnadi MS (guru besar UNIMED) dan Dr Hironymus Ghodang SPd, MSi (tenaga ahli di Dinas Pendidikan Provsu). .
Tampak hadir Kabid Pembinaan SMA
Disdiksu Yoga Budi Pratama Irawan S.STP, MSi, Kabid Pengelolaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provsu Andiza Rifandi, S.STP, M.AP, Kasubag Keuangan Disdiksu Faisal Hartawan Isma, Kepala SMAN 1 Medan Elfi Sahara MSi, Kepala SMAN 2 Medan Marsito MSi, Kepala SMKN 7 Medan Evi Herawati Lubis MSi, Kepala SMAN 1 Lubuk Pakam Fazli Mirwan MSi, pengawas dan ASN Disdiksu, LSM dan Ketua Komunitas Media Pendidikan (KOMEDIK) Sumut Marlan Pasaribu.
Prof Yusnadi mengatakan, program ini sangat baik namun perlu dikaji lebih mendalam agar tepat sasaran. “Jika perlu dibahas dalam kajian akademik sehingga dapat diketahui masalah yang akan dihadapi kedepannya,” ujar Yusnadi.
Ia menilai istilah yang dipakai pendidikan gratis atau SPP gratis perlu dijabarkan secara terperinci agar orang tua dan komite sekolah memahami program PUBG secara transparan.
Sedangkan Hironymus Ghodang mengatakan, SMA/SMK/SLB harus mendukung inovasi PUBG ini. Program ini juga akan mendapat dukungan internet gratis, pelatihan tenaga pendidik dan juga layanan perpustakaan.
PUBG masih dalam tahap studi kelayakan dan survei untuk memastikan skema, penganggaran dan hal teknis lainnya. Kemudian, hasil dari studi kelayakan ini akan dijadikan dasar untuk pembentukan Peraturan Gubernur yang akan menjadi payung hukum PUBG.
Kabid Pembinaan SMA Yoga Budi menambahkan, PUBG telah disusun dalam program prioritas utama Gubsu Bobby Nasution yang tertuang dalam RPJM. Program ini unttuk membantu masyarakat Sumut.
Oleh karenanya, seluruh SMA/SMK/SLB di Sumut sudah dilakukan pendataan menyangkut besaran SPP di setiap satuan pendidikan. “Semua sekolah ada datanya di Disdiksu sebagai dasar pertimbangan mengetahui anggaran pendidikan di sekolahnya masing-masing,” tambah Yoga.
Hal senada diungkapkan Kabid Pengelolaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provsu Andiza Rifandi, S.STP mengharapkan kajian yang lebih baik lagi. Jika perlu berkoordinasi dengan BPK dalam penyusunan anggaran.
“Saat ini masih analisis berapa tepatnya anggaran yang dibutuhkan untuk PUBG. Misalnya, berapa per siswanya, karena SPP itu beda-beda setiap sekolah, berapa siswa yang sudah ditanggung dana BOS reguler atau BOS daerah sebelum disahkan,” katanya.
Pada kesempatan itu Kepala SMAN 1 Medan Elfi Sahara merasa senang karena tak akan ada lagi pungutan SPP di sekolahnya dan akan mendukung program PUBG tersebut.
Namun guna mendukung proses belajar maka SMAN 1 membutuhkan alokasi dana sekira Rp 50 juta tiap bulan. “Selama ini SPP di sekolah kita dikutip tertinggi sebesar Rp 350 ribu per bulan tiap siswa. Karenanya kami bermohon Disdiksu bisa mengakomodirnya melalui BOS daerah,” ujar Elfi.
Sementara itu Kepala SMKN 7 Medan Evi Herawati yang juga Ketua MKKS SMK Sumut ini juga minta perhatian dan dukungan Disdiksu karena sumber dana SPP tak memadai dikarenakan banyak siswa-siswi afirmasi miskin sekali yang tak mampu untuk membayar SPP.
Selain itu pembelajaran di SMKN berbeda karena siswa-siswi harus mengikuti praktek kerja industri (prakrin), studi banding dan magang prodi perhotelan di Bali atau kebutuhan untuk praktek siswa di sekolahnya.
Reporter : Marlan Pasaribu
Teks foto
Narasumber FGD Perencanaan SPP Gratis Jenjang SMA/SMK/SLB di Hotel Madani Medan, Sabtu (18/10/2025).
