JAKARTA, KLIK7TV.CO.ID – Program rumah subsidi yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) diklaim sebagai solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian layak.
Menteri PKP, Maruarar Sirait mengalokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan, sebagai bagian dari masyarakat yang menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan.
Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya nota kesepakatan (MoU) antara Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) dengan Menteri Komunikasi Digital (Komdigi) Meutya Hafid, Selasa (8/4/2025).
Penandatangan MoU disaksikan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, perwakilan Bank BTN, serta komisioner BP Tapera dan jajaran Kementerian PKP.
Rencananya, sebanyak 100 unit rumah akan langsung diserahterimakan pada 6 Mei 2025 mendatang.. Mengenai mekanisme yang akan mendapatkan, Komdigi akan bekerjasama dengan Dewan Pers dan PWI Pusat
“Saya sangat senang sebagai Menteri bisa bekerja sama seperti arahan Presiden RI, dan ini bagus bagi wartawan yang selalu menyuarakan kebenaran dan demokrasi,” tegas Ara.
Dia menyatakan pihaknya menyiapkan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan dan 20.000 bagi petani dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).
Selain profesi wartawan dan petani, Menteri Ara mengaku juga telah mengalokasikan 20.000 unit buat nelayan, 20.000 buat buruh, 20.000 buat tenaga migran.
Selanjutnya, 30.000 rumah tenaga kesehatan (nakes) yang meliputi perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat; prajurit TNI AD kurang lebih 5.000; hingga 14.500 rumah subsidi bagi personel kepolisian.
Menteri PKP menyebutkan bahwa rumah subsidi tersebut nantinya akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.
Dia menuturkan bahwa pihaknya juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad termasuk CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, sehingga mendapatkan kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang sebelumnya 5 persen menjadi 4 persen baik rumah subsidi maupun komersial.
