MEDAN, KLIK7TV.CO.ID – Komitmen Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang mengusung Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) dipermalukan oleh Kadisdiksu Alexander Sinulingga karena hingga kini dananya belum juga dicairkan kepada SMAN/SMKN dan SLB di 10 kabupaten/kota.
Alokasi dananya sebesar Rp 49,5 miliar, jumlah sekolahnya ada 293 sekolah untuk SMA/SMK dan SLB negeri guna menampung sebanyak 104.426 murid yang dimulai direalisasikan di tahun 2026.
Semangat PUBG ini untuk sebagai pengganti SPP, jadi komponen yang selama ini dibayarkan SPP inilah yang akan ditanggung oleh pemerintah provinsi atau subsidi.
Ironisnya, Kepala Dinas Pendidikan Sumut Alexander Sinulingga tak mampu merealisasikan keinginan atasannya itu dikarenakan dana PUBG sebesar Rp 49,5 Miliar yang dialokasikan di 10 kabupaten/kota diantaranya, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Gunung Sitoli, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara dan Langkat ternyata masih akan dibahas di Perubahan (P – APBD) 2026 ini.
Pasalnya, dana PUBG yang direncanakan akan dikucurkan di bulan Juni 2026 saat memasuki tahun ajaran baru ternyata molor dikarenakan uang belum ada tersebut di kas daerah yang dikelola oleh Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Provsu, walaupun anggarannya telah ditampung dalam APBD tahun ini.
Menyikapi belum dicairkannya dana PUBG itu, Guru besar Universitas Medan Area (UMA) Prof Zulkarnain Lubis, MS, Ph.D mengutarakan, Jumat (4/9/2026) bahwa keterlambatan pencairan PUBG itu bisa dikaji dari 2 faktor.
Pertama disebabkan faktor perencanaan yang kurang matang sehingga terburu-buru dan dikhawatirkan tidak tepat waktu sesuai yang diinginkan.
Kedua karena faktor pengelolaan anggaran (budgeting) yang dirumuskan tidak bisa memastikan apakah anggaran keuangan daerah tersedia untuk menampung PUBG dan memungkinkan bisa segera disalurkan. Akibatnya, PUBG terkesan “jalan ditempat” dan dipastikan akan telat dicairkan.
Prof Zulkarnain menambahkan, jika kedua faktor ini terlaksana dengan baik maka fungsi monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut PUBG itu dapat diketahui apakah tepat sasaran digunakan bagi semua peserta didik jenjang SMAN dan SMKN se Sumatera Utara.
“Saya melihat kedua faktor itu belum dijalankan dengan benar, sehingga dana PUBG terlambat. Entah sampai kapan bisa segera dicairkan. Pertanyaannya, apakah dana PUBG ada atau tidak ?,” ujar alumnus IPB yang kini sebagai Ketua Program Doktor Ilmu Pertanian (DIP) Pascasarjana UMA.
Prof Zulkarnain mengingatkan kembali agar Gubsu tidak bicara program semata, tapi harus mencari solusi yang tepat atas penghapusan SPP di satuan pendidikan SMAN dan SMKN.
“Program yang baik harus didukung pendanaan dan pembiayaan yang benar jangan sampai mengecewakan rakyat Sumut,” jelasnya.
Dia juga berpesan agar Kadisdiksu Alexander Sinulingga bisa berperan sebagai pimpinan yang cakap dan mampu mengimplementasikan program atasannya.
“Tidak semata-mata bersikap ABS, (Asal Bapak Senang) tapi harus berpikir mencari solusi terbaik agar dana PUBG terealisasi dalam waktu dekat ini,” harapnya.
Reporter : Sabam Silitonga
