JAKARTA, KLIK7TV.CO.ID – Pembangunan pilot project sekolah terintegrasi SD Kebon Bawang 01, 03, 07 dan USB SMP diketahui molor hingga kini. Sekolah yang digadang-gadang menjadi pilot project sekolah terintegrasi pertama di Jakarta Utara ini belum jelas kapan akan selesai.
Padahal, pembangunan sekolah tersebut sangat mendesak karena wilayah Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok selama ini belum punya Sekolah Menengah Pertama (SMP). Komitmen Pemprov DKI dalam menambah fasilitas pendidikan ini pun dipertanyakan.
Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (Formapp), Jimmy Pasaribu mengatakan, indikasi kolusi dan korupsi tercium dalam pelaksanaan rehab total SDN 01, 03, 07 dan USB SMP yang menelan anggaran senilai Rp 78,7 milyar.
Pelaksana kegiatan dengan sistem Kerjasama Operasional (KSO) PT Citra Prasasti – PT Cakra Wibowo terlambat menyelesaikan kegiatan karena di awal terindikasi bersekongkol dengan Unit Pelaksana Prasarana dan Sarana Pendidikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Alasan dugaan persekongkolan adalah, proyek yang punya tenggat waktu pelaksanaan 140 hari kerja sejak kontrak di tandatangani pada 24 Agustus 2024 hingga kini sudah mengalami keterlambatan selama 5 bulan.
“Pertanyaannya jika benar addendum dilakukan maka seuai Perpres No 16 Tahun 2018 ada denda yang harus dibayarkan yakni nilai kontrak Rp 78,7 milyar dikali 1/1000 dikali jumlah hari keterlambatan,” jelasnya saat ditemui di Kantor Walikota Jakarta Utara, Kamis (31/7/2025).
Kata dia, itu artinya Rp 78,7 juta dikalikan 150 hari keterlambatan maka hasil denda yang harus dibayarkan mencapai Rp 11,8 milyar dengan perhitungan kasar terhitung pada hari ini. Maka hal ini dapat menjadi bancakan jika tidak diawasi
“Jadi jika rumor yang beredar addendum dilakukan hingga Desember 2025 maka dendanya mencapai Rp 22 milyar lebih. Namun, sesuai Perpres selain denda perusahan pelaksana kegiatan juga masih dimungkinkan mendapat sangsi administratif berupa black list,” terangnya.
Dia menerangkan, rehab total SD Kebon Bawang 01, 03, 07 dan USB SMP masuk dalam Jasa Konstruksi Rehab Total Gedung Sekolah Tahun 2024 Paket 2 dengan KLPD Satuan Kerja Unit Pelaksana Prasarana dan Sarana Pendidikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Tidak hanya itu, Jimmy menyoroti sejumlah proyek pembangunan sekolah di Jakarta molor dan siswa terpaksa numpang kegiatan belajar mengajar. Kegiatan jadi berjalan tak optimal karena jam belajar dipadatkan dan siswa bergantian menggunakan ruang kelas dengan sekolah lain.
Dia menyebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah menyoroti keterlambatan sejumlah proyek pembangunan sekolah di Jakarta. Hal ini menjadi catatan merah dan mendesak dibenahi agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar.
Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK sempat meninjau pembangunan SD Negeri 01 dan SD Negeri 02 Cikini, serta pembangunan unit sekolah baru untuk SMA di Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/5/2025)..
“Atas hal ini, maka kami berencana melaporkan Kepala Unit Pelaksana Prasaran dan Sarana Pendidikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Budiono ke KPK atas dugaan pengaturan lelang yang berujung kepada tidak beresnya sejumlah pekerjaan,” tegasnya.
Menurut dia, faktor denda keterlambatan menjadi faktor utama mengapa Kepala UP Sarprasdik harus diselidiki karena dapat menimbulkan kerugian negara jika tidak diterapkan.@Red
