JAKARTA, KLIK7TV.CO.D — Himpunan Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia (HIPTEK) menegaskan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas pemeriksaan kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) melalui penerapan standar pelayanan medis, pemanfaatan teknologi teleradiologi, serta penguatan kerja sama kesehatan lintas negara.
Ketua Umum HIPTEK, dr. Tohir Abdulkadir, menyampaikan pemeriksaan kesehatan sebelum keberangkatan atau Pre-Employment Medical Examination (PEME) merupakan tahapan penting untuk memastikan kelayakan kesehatan CPMI, mendukung keselamatan dan produktivitas pekerja, serta mengurangi risiko penularan penyakit, termasuk Tuberkulosis (TB), di negara tujuan penempatan.
“HIPTEK telah menyusun publikasi ilmiah berjudul HIPTEK Teleradiology Statistical Profile 2019–2025, berdasarkan data pemeriksaan kesehatan CPMI tujuan Malaysia yang tercatat melalui platform digital SmartMedikLab selama periode Juni 2019 hingga Desember 2025,” ungkap dr. Tohir Abdulkadir kepada Klik7tv.co.id baru baru ini di Jakarta.
Publikasi tersebut lanjutnya, mencatat 253.266 hasil akhir pemeriksaan kesehatan, dengan 245.060 (96,76%) dinyatakan layak bekerja (suitable) dan 8.206 (3,24%) dinyatakan tidak layak (unsuitable). Dari keseluruhan hasil tidak layak, sebanyak 7.117 (86,73%) tercatat dalam kategori ketidaklayakan berdasarkan hasil radiografi dada (chest X-ray).
Menurut dr. Tohir Abdulkadir, temuan tersebut menunjukkan pentingnya pemeriksaan radiologi sebagai bagian dari skrining kesehatan CPMI, khususnya dalam mengidentifikasi kelainan paru yang memerlukan evaluasi medis lebih lanjut, termasuk kemungkinan tuberkulosis.
HIPTEK kata dr. Tohir Abdulkadir, terus mendorong peningkatan mutu pemeriksaan kesehatan melalui standardisasi prosedur, penguatan quality assurance, penerapan teleradiologi, serta peningkatan konsistensi interpretasi hasil pemeriksaan radiologi.
“Pemeriksaan kesehatan CPMI bukan sekadar persyaratan administratif penempatan tenaga kerja, tetapi merupakan bagian penting dari perlindungan kesehatan pekerja migran dan upaya menjaga kesehatan masyarakat di negara asal maupun negara tujuan penempatan,” ujar dr. Tohir Abdulkadir.
Terkait rencana pembaruan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dan Pemerintah Malaysia, HIPTEK menyatakan dukungannya terhadap penguatan kerja sama bilateral, termasuk harmonisasi standar pemeriksaan kesehatan CPMI.
“HIPTEK berharap peningkatan kualitas pemeriksaan kesehatan, penguatan interoperabilitas sistem informasi kesehatan, serta pengakuan terhadap hasil pemeriksaan medis sebelum keberangkatan dapat menjadi bagian dari kerja sama kedua negara,” harap dr. Tohir Abdulkadir.
Dalam jangka panjang tambahnya, upaya ini diharapkan dapat mengurangi pemeriksaan ulang yang tidak diperlukan, meminimalkan perbedaan hasil pemeriksaan, dan membuka peluang penyederhanaan pemeriksaan kesehatan pascakedatangan berdasarkan kesepakatan serta standar mutu yang disetujui bersama.
“HIPTEK berharap sistem pemeriksaan kesehatan CPMI yang berkualitas, transparan, dan berstandar internasional dapat meningkatkan kepercayaan negara tujuan terhadap hasil pemeriksaan kesehatan di Indonesia, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi Pekerja Migran Indonesia,” tegas dr. Tohir Abdulkadir.
Ia menambahkan, publikasi HIPTEK Teleradiology Statistical Profile 2019–2025 juga diharapkan menjadi referensi ilmiah dan bahan dialog kebijakan bagi Kementerian Kesehatan RI, KP2MI, Pemerintah Malaysia, serta mitra dan organisasi internasional dalam memperkuat tata kelola pemeriksaan kesehatan pekerja migran.
(ARMAN R)
