HUMBANG HASUNDUTAN, KLIK7TV.CO.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Humbang Hasundutan menggelar pelatihan bagi petugas pendataan status pemulihan pascabencana wilayah Sumatera Utara.
Kegiatan tersebut berlangsung secara tatap muka selama satu hari di Grand Maju Hotel, Doloksanggul, Kamis (8/10/2026).
Pelatihan ini diikuti sebanyak 31 petugas yang nantinya akan melakukan pendataan di lima kecamatan terdampak bencana di Kabupaten Humbang Hasundutan, yakni Kecamatan Pakkat, Parlilitan, Tarabintang, Onan Ganjang, dan Sijamapolang.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Humbang Hasundutan, di antaranya Kepala Bidang Oppung Sunggu dan Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Bapak Purba.
Pelatihan dipandu oleh instruktur daerah, yakni Bapak Sitanggang dan Ibu Rotu Panjaitan. Para petugas diberikan pemahaman mendalam mengenai tata cara pendataan masyarakat dan rumah tangga yang terdampak bencana sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) BPS.
DATA AKURAT JADI KUNCI PEMULIHAN
Dalam sambutannya, Kepala Bidang BPBD Humbang Hasundutan, Oppung Sunggu, menyampaikan apresiasi kepada BPS yang telah melaksanakan pelatihan tersebut.
Menurutnya, pendataan memiliki peranan sangat penting untuk memastikan kondisi masyarakat dan rumah yang terdampak bencana dapat diketahui secara akurat. Data tersebut nantinya menjadi salah satu dasar utama dalam menentukan langkah pemulihan, khususnya terhadap rumah masyarakat yang mengalami kerusakan.
“Kami mengapresiasi terlaksananya kegiatan ini. Mudah-mudahan melalui pendataan ini kita benar-benar serius dan melakukan dengan hati yang murni untuk mengetahui apakah masyarakat benar-benar terdampak bencana,” ujar Oppung Sunggu.
Ia menjelaskan, bencana yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan telah berlangsung sejak 2025. Penanganan dampak bencana membutuhkan proses secara bertahap serta koordinasi yang solid antara pemerintah daerah dan berbagai pihak.
Oppung Sunggu juga menyampaikan bahwa BPBD telah berkoordinasi dengan BPS Kabupaten Humbang Hasundutan dalam proses pendataan masyarakat maupun rumah yang terdampak bencana.
“Setelah kami berkoordinasi dengan BPS, sudah dilakukan peng-SK-an terkait pemulihan rumah yang rusak dan terdampak, termasuk masyarakat yang menjadi korban bencana,” katanya.
Ia berharap para petugas dapat melaksanakan pendataan secara teliti, objektif, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Kualitas data sangat menentukan ketepatan pemerintah dalam mengambil kebijakan pemulihan pascabencana.
BPS: KERJA SESUAI SOP
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Humbang Hasundutan yang diwakili Kasubbag Umum, Erna Hutapea, mengatakan sebanyak 31 petugas mengikuti pelatihan tersebut untuk melaksanakan pendataan di wilayah yang terdampak bencana.
Erna menjelaskan, fokus awal pendataan adalah keluarga atau rumah tangga yang terdampak. Karena itu, para petugas diharapkan memahami prosedur dan standar pendataan yang telah ditetapkan.
“Saya berharap seluruh petugas dapat melakukan pendataan sesuai SOP dan standar yang ada. Itu merupakan poin penting yang harus kita jalankan,” kata Erna.
Sebelum membuka kegiatan, Erna juga menyampaikan bahwa Kepala BPS Kabupaten Humbang Hasundutan, Tomri Aritonang, pada hari yang sama juga mengikuti kegiatan pelatihan Nilai Tukar Petani (NTP) di Hotel Akasih Doloksanggul.
Kegiatan NTP tersebut diikuti 16 peserta. Dengan demikian, pada hari yang sama BPS Kabupaten Humbang Hasundutan melaksanakan dua kegiatan pelatihan secara bersamaan di lokasi berbeda.
Pelatihan pendataan pemulihan pascabencana ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan petugas dalam mengidentifikasi kondisi masyarakat serta rumah tangga yang terdampak bencana secara menyeluruh.
Dengan tersedianya data yang valid, akurat, dan sesuai kondisi di lapangan, pemerintah diharapkan dapat menyusun program pemulihan secara lebih tepat sasaran serta mempercepat penanganan dampak bencana bagi masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan.
@Lasro
