JAKARTA, KLIK7TV.CO.ID – Serikat Peduli Migran Indonesia Perisai Pancasila (SPMI-PP) menyatakan kesiapan untuk menjadi mitra sejati pemerintah. Bukan sekadar pengawas, SPMI-P siap mengambil peran sebagai Social Control konstruktif.
”Kami hadir untuk memberikan masukan positif dan siap bekerja sama dalam setiap tahapan migrasi,” kata Waketum II SPMI- PP Nursalim.Spdi.MH ketika melakukan Audiensi dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin dan jajarannya, di kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Dalam Audiensi tersebut SPMI-PP dihadiri Ketua Umum SPMI-PP Fathan, Waketum I SPMI-PP U.S Ringo,
Waketum II SPMI-PP Nursalim.Spdi.MH,
Kabid OKK SPMI-PP Fahmi SH, Kabid SDM SPMI-PP Hermanto.SS.SHi, Bendahara Umum SPMI-PP Budiman.Spdi dan Sek.Bid Advokasi SPMI-PP Saipul.SH.
Sedangkan Menteri P2MI Mukhtarudin didampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Penempatan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Ahnas.
Menurut Waketum II SPMI- PP Nursalim.Spdi.MH, keterlibatan ini mencakup fase pra, masa, hingga purna penempatan. Langkah kolaboratif ini membawa harapan baru. Perlindungan PMI bukan lagi hanya tugas pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama yang digerakkan oleh semangat kemitraan dan pengawasan yang membangun.
Ini kata Nursalim, adalah pesan inspiratif. Ketika kepedulian bersatu dengan tindakan, perlindungan sejati tercipta.
SPMI-PP juga mengapresiasi Program Desa Migran Emas yang menjadi salah satu program favorit KP2MI karena Desa Migran Emas aktornya adalah desa itu sendiri.
Ia berharap, kedepan Pemerintah Desa punya peran nyata untuk melindungi PMI, seperti, antara lain Pemerintah Desa bisa menginput data keluarganya yang akan berangkat bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri sampai input data PMI yang pulang dari negara penempatan ke daerah asal.
Nursalim juga setuju dengan statement menteri P2MI ke media mengenai pelatihan dan pendidikan menjadi kunci utama Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) memiliki kualifikasi dan berkompeten.
SPMI-PP menyoroti Balai Latihan Kerja BLK yang ada di beberapa daerah, baik fasilitas maupun Sumber Daya Manusia (SDM) nya yang perlu dibenahi untuk menciptakan PMI yang berkualitas dan berkompeten
“Begitu juga dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) kita belum diupgrade, perlu pengawasan Lembaga Pelatihan apakah mereka melakukan standar kompetensi itu. SKKNI perlu diupgrade, apakah punya standar mutu. Penting setiap lembaga lembaga pelatihan ada jaminan standarisasi,” ujar Nursalim.
Menurutnya, program OPP (Orientasi Pra Pemberangkatan) untuk Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) perlu diupgrade, bahwa keinginan Presiden Prabowo, PMI Sebagai Duta Bangsa, mewakili Indonesia maka penting memasukkan pelatihan pemahaman tentang kewarganegaraan atau kebangsaan.
SPMI-PP juga siap berkontribusi memberikan pelatihan kepada CPMI mengenai kecintaan terhadap bangsa dan negara di manapun PMI Berada tetap cinta tanah airnya.
“80 persen persoalan PMI ada di dalam negeri, ketika kita mampu melakukan pembenahan 80 persen dari persoalan itu maka benang kusut kita bisa urai di dalam negeri sendiri,” ucap Nursalim.
Menteri P2MI Mukhtarudin yang mendengar paparan SPMI-PP, mengapresiasi penjelasan SPMI-PP, yang dinilainya sudah menguasai permasalahan PMI dari hulu sampai hilir
“Kalau ada mitra seperti ini kita jadi nyambung untuk melakukan perbaikan perbaikan tentang PMI,” ucap Mukhtarudin. (ARMAN R)
