HUMBAHAS., KLIK7TV. CO.ID — Polemik terkait pemberian tali asih bagi atlet berprestasi tahun 2025 kian memanas dan menjadi perhatian publik. Sejumlah orang tua atlet mempertanyakan transparansi Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) setelah data lengkap atlet—mulai dari nama, piagam penghargaan hingga nomor rekening—dikumpulkan pada Desember 2025, namun hingga kini belum ada realisasi pencairan dana.
Kondisi ini memicu kekecewaan sekaligus kecurigaan di kalangan orang tua. Tidak sedikit yang mulai mempertanyakan kejelasan program tersebut, bahkan muncul asumsi liar terkait dugaan penyalahgunaan dana, meskipun hal itu belum terbukti.
“Semua data sudah diminta lengkap, termasuk bukti prestasi dan rekening. Tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan. Wajar kalau orang tua mulai bertanya-tanya,” ujar salah satu sumber.
Tidak hanya itu, pihak dojo atau pelatih juga mengaku tidak mengetahui besaran nominal tali asih yang dijanjikan. Informasi tersebut disebut-sebut hanya berada di internal Disparpora, sehingga menimbulkan kesan tertutup dan kurang transparan dalam proses penyaluran.
Persoalan semakin krusial dengan dugaan belum adanya dasar hukum yang jelas, seperti Surat Keputusan (SK) Bupati, dalam penetapan penerima maupun pengalokasian anggaran tali asih tersebut. Hal ini memunculkan pertanyaan serius terkait legalitas serta mekanisme pemberian penghargaan kepada atlet berprestasi.
Sejumlah pihak menilai, apabila memang belum ada kepastian anggaran maupun regulasi, seharusnya dinas terkait tidak terburu-buru meminta kelengkapan data atlet. Langkah tersebut dinilai telah menumbuhkan harapan besar yang berujung kekecewaan.
“Kalau memang belum jelas, jangan dulu minta data. Atlet berharap, orang tua menunggu. Tapi akhirnya tidak ada kepastian,” tambahnya.
Kini, masyarakat menantikan klarifikasi resmi dari Disparpora guna menjawab berbagai spekulasi yang berkembang. Transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi kunci penting untuk menjaga kepercayaan publik, khususnya bagi para atlet yang telah mengharumkan nama daerah melalui prestasi mereka.
Pemimpin Diharapkan Junjung Etika Saat Hadapi Media
Di tengah sorotan publik, sikap pejabat dalam merespons awak media juga menjadi perhatian. Seorang pemimpin atau kepala dinas dituntut menjunjung tinggi etika profesional saat memberikan keterangan kepada wartawan.
Keterbukaan, komunikasi yang baik, serta sikap menghargai peran media merupakan bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan. Pengamat komunikasi publik menilai, tindakan menghindari atau meninggalkan wartawan tanpa penjelasan bukanlah cerminan kepemimpinan yang ideal.
Seorang pejabat publik seharusnya memberikan jawaban yang jelas dan proporsional, atau setidaknya menyampaikan alasan apabila belum dapat memberikan keterangan. Alternatif seperti menjadwalkan ulang wawancara atau menunjuk juru bicara dinilai sebagai langkah yang lebih bijak dan profesional.
Dengan komunikasi yang terbuka dan etis, diharapkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat dapat terjaga dengan baik, sekaligus memperkuat prinsip keterbukaan informasi publik.(@HRP)