JAKARTA — Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menggelar sosialisasi penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia di Universitas Indraprasta PGRI (Unindra) di Jakarta pada Kamis (25/12/2025).
Dalam agenda ini, Staf Khusus (Stafsus) Menteri P2MI Bidang Mitigasi Risiko dan Optimalisasi Pelindungan, Penempatan dan Kesejahteraan PMI Bintang Wahyu Saputra maju mewakili Menteri P2MI Mukhtarudin.
Bintang menjelaskan, kehadiran Kementerian P2MI merupakan wujud komitmen kuat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terhadap pekerja migran Indonesia.
Salah satunya lewat kegiatan semacam ini, yang secara substansi bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman komprehensif tentang kerja ke luar negeri secara prosedural, aman, dan terlindungi.
Bintang menyampaikan dua mandat utama Presiden kepada Kementerian P2MI. Pertama, optimalisasi pelindungan pekerja migran Indonesia sejak sebelum berangkat, selama bekerja, hingga kembali ke tanah air. Kedua, pengiriman tenaga kerja terampil agar mampu bersaing di pasar global.
“Kementerian ini adalah kementerian baru yang dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang memiliki komitmen sangat tinggi terhadap migran,” ujarnya saat memberikan keynote speech di hadapan sivitas akademika Unindra.
Menurut Bintang, komitmen Presiden terhadap pekerja migran telah ditunjukkan jauh sebelum menjabat sebagai presiden. Salah satunya saat Prabowo membantu langsung pembebasan Wilfrida Soeik, warga Nusa Tenggara Timur yang terancam hukuman mati di Malaysia.
“Hari ini Wilfrida Soik, Alhamdulillah sehat bersama keluarganya. Itu adalah bukti nyata komitmen Presiden terhadap para pejuang keluarga,” ujar Bintang.
Menurutnya, pekerja migran layak disebut sebagai pejuang keluarga karena rela meninggalkan Tanah Air demi meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selain itu, peluang kerja di luar negeri juga menawarkan penghasilan yang kompetitif.
“Menjadi pemetik buah di Inggris itu bisa Rp9 juta sampai Rp13 juta rupiah per minggu. Menjadi koki bisa Rp30 juta sampai Rp40 juta per bulan. Bahkan dokter di Amerika penghasilannya bisa lebih dari Rp80 juta per bulan,” ungkapnya.
Bintang menambahkan, pemerintah mendorong mahasiswa untuk menempuh jalur prosedural agar negara dapat hadir memberikan pelindungan maksimal. Pelaporan kepada negara menjadi kunci agar pekerja migran dapat terlindungi, di mana pun mereka berada.
“Kalau berangkatnya tidak melapor, negara akan kesulitan melindungi. Padahal negara harus hadir di mana pun masyarakat berada,” jelas Bintang.
Melalui sosialisasi ini, Bintang berharap Unindra dapat membekali mahasiswanya dengan kompetensi, kesiapan mental, serta pemahaman yang utuh untuk meniti karier internasional secara aman.
“Negara siap memfasilitasi adik-adik yang ingin bekerja ke luar negeri. Khususnya Unindra harus go internasional. Bicara migran itu bukan bicara nasional, tapi internasional,” kata Bintang. (Red)