HUMBAHAS, KLIK7TV. CO. ID – Polemik pemberian tali asih kepada atlet berprestasi di Kabupaten Humbang Hasundutan kini berkembang menjadi sorotan yang lebih luas. Tidak hanya sekadar persoalan bantuan yang tidak tepat sasaran, tetapi juga membuka tabir lemahnya sinergi antara Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dalam membangun sistem pembinaan olahraga daerah.
Isu ini mencuat dalam forum klarifikasi yang turut dihadiri Ketua ASKI Humbahas Brigpol Boy E. Sinambela, pelatih karate Jhons Verry Hutahuruk, perwakilan ISORI Arisman Pasaribu, serta sejumlah awak media, Rabu 18 Maret 2026. Kehadiran berbagai unsur ini menunjukkan bahwa persoalan tersebut telah menjadi perhatian bersama lintas elemen olahraga.
Dalam forum tersebut, Bripol Boy E. Sinambela menegaskan bahwa kendala utama terletak pada belum maksimalnya koordinasi dan sistem kerja antar lembaga yang memiliki peran strategis dalam pembinaan atlet.
Selama ini kita melihat adanya hambatan dalam sinergi antara Disparpora dan KONI. Padahal keduanya memiliki peran penting. Jika sistem tidak berjalan dengan baik, maka pembinaan atlet juga tidak akan maksimal,” tegasnya.
Ia menilai, tanpa sistem yang jelas dan terintegrasi, program pembinaan olahraga hanya akan berjalan secara parsial, tidak terarah, dan berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam pemberian perhatian kepada atlet.
Sementara itu, Kepala Disparpora Humbahas, Dina Simamora, dalam klarifikasinya mengakui adanya kekurangan dalam pelaksanaan program, termasuk dalam penyaluran tali asih kepada atlet.
“Kami akui masih ada kekurangan. Ke depan akan kami perbaiki agar lebih tepat sasaran, lebih diperhatikan, dan tidak ada lagi kelalaian. Untuk atlet yang tidak menerima, itu merupakan kelalaian dari internal,” ujarnya.
Namun pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan publik terkait sistem pengawasan dan validasi data yang seharusnya menjadi bagian dari mekanisme kerja instansi. Sejumlah pihak menilai, jika sistem berjalan dengan baik, kelalaian seharusnya dapat diminimalisir.
Dari sisi teknis pembinaan, pelatih karate sekaligus pelatih Training Center (TC) ASKI Humbahas, Jhons Verry Hutahuruk, menyampaikan kritik yang lebih tajam. Ia mempertanyakan transparansi dalam penentuan penerima tali asih yang dinilai tidak merata.
“Kami mempertanyakan kenapa atlet Humbang Hasundutan terkesan dipilih-pilih dalam pemberian tali asih. Sampai saat ini kami tidak mengetahui sistemnya seperti apa. Tidak ada kejelasan,” dan berapa besaran dana tali asih bagi atlit berprestasi. ungkapnya.
Ia juga menyoroti realita di lapangan, di mana banyak atlet harus berjuang secara mandiri untuk mengikuti kejuaraan, bahkan hingga tingkat nasional.
Banyak atlet berangkat menggunakan dana pribadi, membawa nama daerah. Namun ketika berbicara soal perhatian dan penghargaan, justru tidak sesuai harapan,” tambahnya.
Perwakilan ISORI, Arisman Pasaribu, turut menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program keolahragaan, khususnya yang berkaitan dengan hak atlet.
Situasi ini mengarah pada satu benang merah: lemahnya integrasi antara Disparpora dan KONI dalam menjalankan fungsi masing-masing. Secara ideal, Disparpora berperan sebagai regulator dan penyedia anggaran, sementara KONI menjadi pelaksana teknis pembinaan prestasi. Namun dalam praktiknya, hubungan tersebut dinilai belum berjalan optimal.
Kurangnya komunikasi, koordinasi, serta sinkronisasi data antara kedua lembaga disebut sebagai faktor utama yang memicu munculnya persoalan di lapangan. Dampaknya, program pembinaan tidak berjalan maksimal, distribusi anggaran menjadi tidak merata, dan penghargaan kepada atlet tidak transparan.
Para pemerhati olahraga menilai bahwa momentum ini harus menjadi titik balik bagi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Disparpora dan KONI. Tidak hanya sebatas perbaikan administratif, tetapi juga pembenahan sistem secara menyeluruh.
Langkah konkret yang diharapkan antara lain:
Penyusunan sistem transparansi penyaluran tali asih berbasis data prestasi
Penguatan koordinasi antara Disparpora dan KONI melalui forum rutin
Pendataan ulang atlet berprestasi secara terintegrasi
Penetapan indikator kinerja pembinaan olahraga
Pengawasan internal yang lebih ketat
Di tengah polemik ini, para atlet tetap berharap adanya keadilan dan perhatian nyata dari pemerintah daerah. Sebab bagi mereka, setiap perjuangan di arena adalah bentuk dedikasi untuk mengharumkan nama daerah.
Polemik ini kini menjadi perhatian publik luas. Masyarakat menunggu langkah nyata agar pembinaan olahraga di Humbang Hasundutan benar-benar berjalan profesional, transparan, dan berpihak kepada atlet sebagai ujung tombak prestasi daerah. (@HRP)