HUMBAHAS., KLIK7TV.CO.ID – Sumatera merupakan wilayah yang secara geografis dan ekologis memiliki tingkat kerentanan bencana yang tinggi. Aktivitas seismik, kondisi topografi, serta tekanan lingkungan menjadikan gempa bumi, banjir, longsor, letusan gunung api, dan kebakaran hutan sebagai ancaman yang terus berulang.
Dampak bencana tersebut tidak hanya terlihat pada kerusakan fisik, tetapi juga pada terganggunya tatanan sosial, melemahnya perekonomian lokal, serta hilangnya rasa aman masyarakat. Pemulihan pascabencana harus dipahami sebagai proses sosial yang kompleks, bukan sekadar proyek pembangunan kembali infrastruktur.
Dalam praktiknya, kebijakan pemulihan pascabencana masih didominasi oleh pendekatan yang bersifat terpusat dan berbasis bantuan. Negara dan lembaga kemanusiaan hadir dengan berbagai program rehabilitasi, sementara masyarakat terdampak sering kali diposisikan sebagai penerima kebijakan.
Pendekatan ini memang relevan pada fase darurat, namun dalam jangka menengah dan panjang sering kali kurang efektif. Ketergantungan terhadap bantuan dapat muncul, sementara kapasitas masyarakat untuk bangkit secara mandiri belum terbentuk secara optimal.
Kondisi tersebut menuntut adanya perubahan paradigma pemulihan pascabencana. Pemberdayaan masyarakat menjadi pendekatan yang tidak dapat dihindari. Dalam kerangka ini, masyarakat ditempatkan sebagai aktor utama pemulihan, bukan sekadar objek intervensi.
Pelibatan warga secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemulihan menjadi kunci agar kebijakan yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Pendekatan ini sejalan dengan karakter masyarakat Sumatera yang memiliki modal sosial kuat, seperti tradisi gotong royong, solidaritas komunal, dan kearifan lokal yang telah lama menjadi mekanisme bertahan dalam menghadapi krisis.
Dari dimensi sosial, pemberdayaan masyarakat berperan penting dalam memulihkan kohesi dan kepercayaan antar warga pascabencana. Bencana kerap menimbulkan trauma kolektif, mengganggu relasi sosial, dan melemahkan kepercayaan diri masyarakat. Melalui pelibatan warga dalam forum musyawarah, kelembagaan adat, serta aktivitas komunitas, proses pemulihan psikososial dapat berlangsung secara lebih alami. Keterlibatan tersebut mendorong tumbuhnya rasa memiliki terhadap proses pemulihan dan memperkuat kembali ikatan sosial yang sempat melemah.
Pada dimensi ekonomi, pemberdayaan masyarakat menjadi fondasi utama bagi pemulihan yang berkelanjutan. Banyak wilayah terdampak bencana di Sumatera sesungguhnya memiliki potensi ekonomi lokal yang beragam, mulai dari sektor pertanian, perikanan, perkebunan, hingga usaha kerajinan dan pariwisata berbasis alam. Program pemulihan yang diarahkan pada penguatan usaha mikro dan kecil, peningkatan keterampilan kerja, serta perluasan akses permodalan akan memberikan dampak yang lebih berjangka panjang dibandingkan bantuan konsumtif. Ketika masyarakat kembali memiliki sumber penghidupan yang stabil, proses pemulihan akan berjalan lebih kokoh.
Pemberdayaan masyarakat juga harus tercermin dalam proses perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Salah satu kelemahan kebijakan pascabencana selama ini adalah minimnya partisipasi warga dalam menentukan prioritas pembangunan.
Padahal, masyarakat adalah pihak yang paling memahami kondisi lingkungan, risiko lokal, serta kebutuhan nyata pascabencana. Dengan melibatkan masyarakat sejak tahap awal perencanaan, kebijakan pemulihan tidak hanya menjadi lebih tepat sasaran, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial yang kuat sehingga lebih berkelanjutan.
Pemulihan pascabencana seharusnya menjadi momentum untuk membangun ketangguhan masyarakat menghadapi risiko di masa depan. Pemulihan tidak cukup berhenti pada upaya mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana, tetapi perlu diarahkan untuk meningkatkan kapasitas adaptif masyarakat. Edukasi kebencanaan, pelatihan mitigasi risiko, serta penguatan jejaring relawan lokal merupakan investasi penting dalam membangun masyarakat yang tangguh. Dengan pengetahuan dan kesiapsiagaan yang memadai, masyarakat akan lebih mampu mengurangi dampak ketika bencana kembali terjadi.
Penerapan pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pemulihan pascabencana menghadapi berbagai tantangan. Ketimpangan kapasitas antarwilayah, keterbatasan pendampingan teknis, serta lemahnya koordinasi antar aktor sering kali menjadi penghambat. Di sisi lain, proses pemberdayaan membutuhkan waktu dan konsistensi, sementara kebijakan publik kerap dihadapkan pada tuntutan hasil cepat. Diperlukan komitmen politik yang kuat serta peran negara sebagai fasilitator yang menjamin keberlanjutan proses pemberdayaan.
Pemerintah daerah di Sumatera memiliki posisi strategis untuk mengutamakan pemberdayaan masyarakat dalam kebijakan penanggulangan bencana. Sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan komunitas lokal perlu diperkuat agar pemulihan berjalan secara terpadu.
Pendekatan kolaboratif tersebut akan memastikan bahwa pemulihan pascabencana tidak bersifat sektoral dan jangka pendek, melainkan menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Keberhasilan pemulihan pascabencana sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat diberi ruang untuk berdaya. Membangun kembali infrastruktur memang penting, tetapi membangun kembali kemandirian, martabat, dan harapan masyarakat jauh lebih mendasar.
Bagi Sumatera yang terus hidup berdampingan dengan risiko bencana, pemberdayaan masyarakat bukan sekadar alternatif kebijakan, melainkan fondasi utama bagi pemulihan yang tangguh, inklusif, dan berkeadilan.(HRP)