KLIK7TV | HUMBAHAS — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat sebagai intervensi strategis pencegahan stunting dan peningkatan kualitas gizi anak sekolah, diduga bermasalah serius dalam implementasinya di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.
Investigasi di UPT SMP Negeri 003 Sosor gonting menemukan indikasi kuat pelanggaran standar mutu pangan, sanitasi, dan tata kelola distribusi. Mulai dari buah busuk yang dibagikan kepada siswa, penggunaan plastik sekali pakai yang tidak sesuai pedoman, hingga sikap tertutup pihak sekolah dan pengelola gizi.
Temuan ini mengindikasikan bahwa program nasional bernilai strategis tersebut berpotensi gagal di tingkat pelaksana, bahkan membuka ruang dugaan kelalaian struktural hingga penyimpangan anggaran.
Buah Pir Busuk dan Sayur Tidak Layak Konsumsi
Sejumlah siswa penerima manfaat MBG mengungkapkan bahwa buah apel yang mereka terima berada dalam kondisi busuk, lembek, dan berbau tidak sedap. Buah tersebut tidak dikonsumsi karena dinilai sudah tidak layak makan.
“Kami dapat buah pir, tapi ada yang sudah busuk,” ujar beberapa siswa.Tak hanya buah, sayur-sayuran yang dibagikan juga kerap diterima dalam kondisi basah, layu, dan tidak segar. Fakta ini bertentangan langsung dengan standar MBG yang mewajibkan bahan pangan segar, aman, dan layak konsumsi, khususnya karena dikonsumsi oleh anak usia sekolah.
Dalam konteks program nasional dengan tujuan meningkatkan kualitas gizi anak, pembagian pangan rusak mencerminkan kegagalan mendasar dalam perencanaan, pengadaan, dan pengawasan.
Pengemasan Plastik Sekali Pakai, Pedoman Teknis Diabaikan
Investigasi juga menemukan bahwa distribusi buah, susu, dan roti dilakukan menggunakan plastik sekali pakai, tanpa wadah food grade yang aman dan dapat disterilkan.
Padahal, pedoman teknis MBG secara jelas menganjurkan:
Penggunaan wadah higienis dan aman
Pencegahan kontak langsung makanan dengan plastik
Perlindungan maksimal terhadap keamanan pangan anak
Praktik ini tidak hanya berpotensi membahayakan kesehatan siswa, tetapi juga menunjukkan bahwa pedoman resmi pemerintah pusat diduga diabaikan di lapangan.
Sterilitas Distribusi Dipertanyakan
Selain kualitas dan kemasan, proses distribusi makanan juga diduga tidak memenuhi standar higienitas. Petugas pembagi makanan disebut tidak seluruhnya menggunakan alat pelindung diri, sementara pengendalian suhu makanan tidak terlihat jelas.
Kondisi tersebut meningkatkan risiko kontaminasi silang dan gangguan kesehatan. Ironisnya, program yang dirancang untuk menyehatkan anak justru berpotensi menjadi sumber masalah kesehatan baru.
Sekolah Menolak Klarifikasi, Transparansi Dipertanyakan
Upaya konfirmasi kepada Kepala UPT SMP Negeri 003 Sosor gonting menemui jalan buntu. Meski diketahui berada di lingkungan sekolah, kepala sekolah menolak memberikan keterangan dan bahkan meminta agar temuan tersebut tidak dipublikasikan.
Penolakan klarifikasi terhadap program yang menggunakan anggaran negara dinilai sebagai bentuk penghambatan transparansi publik. Hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi dari pihak sekolah terkait temuan di lapangan.
SPPG Pasaribu Tertutup, Ahli Gizi Tak Dapat Ditemui
Penelusuran awak media berlanjut ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, yang diduga bertanggung jawab atas pengelolaan teknis MBG.
Namun upaya konfirmasi kembali gagal. Saat awak media mendatangi lokasi sekitar pukul 13.00 WIB, pihak keamanan menyampaikan bahwa ahli gizi yang bertanggung jawab tidak dapat ditemui karena sedang beristirahat.
Ketidakhadiran ahli gizi sebagai penanggung jawab mutu pangan memperkuat kesan lemahnya akuntabilitas dan pengawasan dalam pelaksanaan MBG.
Vendor dan Alur Anggaran Gelap
Sebagai program nasional, MBG dibiayai oleh anggaran negara dengan skema pengadaan yang melibatkan vendor penyedia bahan pangan. Namun hingga kini, tidak ada informasi terbuka mengenai:
Identitas vendor penyedia bahan pangan
Mekanisme seleksi dan pengawasan vendor
Prosedur uji mutu sebelum distribusi
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang tata kelola anggaran dan membuka ruang dugaan kelalaian administratif hingga potensi penyimpangan dana publik.
Pengawasan Berjenjang Diduga Gagal
Pelaksanaan MBG melibatkan sekolah, SPPG, dinas terkait di daerah, hingga pengelola di tingkat pusat. Namun dengan munculnya buah pir busuk, pelanggaran kemasan, dugaan ketidak sterilan, serta sikap bungkam pelaksana, pengawasan berjenjang dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah pengawasan hanya formalitas administratif, atau terdapat pembiaran sistemik terhadap pelanggaran di lapangan?
Desakan Audit dan Investigasi Independen
Atas temuan tersebut, desakan agar dilakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di Humbang Hasundutan semakin menguat. Audit dinilai perlu mencakup alur anggaran, vendor penyedia, peran SPPG, serta tanggung jawab pihak sekolah dan dinas terkait.
Jika terbukti terjadi pelanggaran, sanksi administratif hingga hukum harus ditegakkan demi melindungi hak dan kesehatan anak.
Program Makan Bergizi Gratis adalah program strategis nasional. Setiap kegagalan dalam pelaksanaannya bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan bentuk kelalaian terhadap masa depan generasi bangsa.
Media ini tetap membuka ruang hak jawab bagi pihak sekolah, SPPG, maupun instansi terkait untuk memberikan klarifikasi resmi.(HRP