MEDAN, KLIK7TV.CO.ID- Perjalanan Bobby Nasution dari Wali Kota Medan hingga menduduki jabatan Gubernur Sumatera Utara merupakan perjalanan politik yang membawa konsekuensi tanggung jawab semakin besar. Perubahan jabatan tersebut bukan sekadar pergantian posisi kekuasaan, melainkan momentum untuk mengevaluasi rekam jejak kepemimpinan, mengukur capaian kebijakan, serta mempertanyakan sejauh mana kepentingan masyarakat benar-benar menjadi prioritas pemerintahan.
Bahwa setiap pemimpin yang memperoleh mandat publik harus siap dievaluasi secara terbuka. Sebab, jabatan publik bukan ruang untuk membangun citra semata, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kebijakan, transparansi anggaran, dan hasil pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat.
Ketika masih menjabat sebagai Wali Kota Medan, berbagai persoalan perkotaan menjadi bagian penting dari evaluasi publik. Mulai dari persoalan infrastruktur, banjir, kemacetan, pelayanan publik, penataan kota, hingga pemerataan pembangunan. Pertanyaannya, sejauh mana persoalan-persoalan tersebut telah ditangani secara tuntas dan bagaimana keberlanjutan kebijakannya setelah kepemimpinan beralih?
Jangan sampai pembangunan terlihat megah dalam laporan, tetapi masyarakat masih kesulitan mendapatkan pelayanan dasar.
Kami juga memandang penting adanya keterbukaan dalam pengelolaan APBD Sumatera Utara. Setiap rupiah uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan, penganggaran, proses pengadaan barang dan jasa, hingga realisasi program harus berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apabila terdapat dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program maupun pengelolaan anggaran,
pemerintah harus membuka ruang klarifikasi dan memastikan adanya pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang. Tidak boleh ada informasi publik yang diabaikan, terlebih ketika menyangkut penggunaan uang negara.
BLOK MEDAN PIYE KABARE?
Kalimat ini menjadi pengingat bahwa Kota Medan tidak boleh dilupakan dalam perjalanan kepemimpinan yang kini mencakup seluruh Sumatera Utara. Rekam jejak masa lalu tetap menjadi bagian dari evaluasi, sementara tanggung jawab hari ini harus dibuktikan melalui kerja nyata.
Kami tidak meminta pemerintah bekerja tanpa kesalahan, tetapi masyarakat berhak menuntut keterbukaan, kejujuran dalam penyampaian capaian, serta kesediaan untuk memperbaiki setiap kebijakan yang belum menjawab kebutuhan rakyat.
Sebab, ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukan semata-mata tingginya jabatan, banyaknya program, atau megahnya pembangunan fisik. Ukuran keberhasilan juga harus dilihat dari kualitas pelayanan publik, pemerataan kesejahteraan, keadilan pembangunan, dan sejauh mana masyarakat merasakan manfaat kebijakan pemerintah.
Pada akhirnya, kekuasaan memiliki masa jabatan, tetapi pertanggungjawaban kepada rakyat akan selalu menjadi bagian dari sejarah kepemimpinan.
Reporter : Marlan Pasaribu
