SUMUT,,SIDIKALANG, KLIK7TV.CO.ID –
Luar biasa. SMA Negeri 2 Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, tercatat Diduga menghabiskan anggaran fantastis senilai Rp 812,513,117 (Delapan Ratus Dua Belas Juta lima ratus tiga belas ribu seatus tujuh belas rupiah ) hanya untuk belanja buku pada Tahun Anggaran 2025.
Angka jumbo tersebut kini menjadi sorotan publik dan diduga menyalahi aturan pengadaan buku yang ditetapkan pemerintah.
SMA N 2 Sidikalang melakukan belanja buku dengan pagu anggaran mencapai Rp 812, juta Anggaran tersebut diduga bersumber dari Dana BOS / BOSP / APBD. Besarnya anggaran untuk satu item belanja buku dinilai tidak wajar dan fantastis untuk ukuran satu sekolah.
Pelaku pengadaan adalah manajemen SMA N 2 Sidikalang yang dipimpin oleh Kepala Sekolah (Kapsek). Inisial R.H S. Saat wartawan mencoba meminta klarifikasi, Kapsek melalui Whats App jam 08;02 wib. memilih bungkam dan tidak menjawab konfirmasi.
Bahkan langsung memblok no awak medya
Peristiwa ini terjadi di SMA Negeri 2 Sidikalang, Jalan Air bersih no 64 Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi.
Belanja buku tersebut dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2025.
Mengapa hal ini dipermasalahkan
- Nilai Rp 812 Juta untuk buku di satu sekolah dinilai tidak rasional dan berpotensi mark-up. Sementara dana bos thn 2025 diterima tahap 1 dan 2 total Rp.1,672,617,620
- Belum jelas apakah buku yang dibeli sudah lulus penilaian SIBI yang terdaftar di http://buku.kemdikbud.go.id sesuai amanat Permendikbud No. 8 Tahun 2016 dan Permendikbudristek No. 22 Tahun 2022.
- Belum jelas apakah pembelian sudah melalui SIPlah sebagaimana diwajibkan dalam Juknis BOSP 2025.
Bila di Kaitakan dengan Hukum Penyalahgunaan Wewenang:*
Jika Kapsek sengaja membelanjakan dana negara tanpa prosedur dan membeli buku yang tidak lulus SIBI, maka perbuatannya dapat dikualifikasi sebagai penyalahgunaan wewenang.
UU Tindak Pidana Korupsi – Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001
Setiap orang yang menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan sehingga merugikan keuangan negara._
Ancaman pidana penjara 1-20 tahun.
Pasal 23 Permendikbud No. 63 Tahun 2022 tentang Juknis BOS:*
Dana BOS/BOSP dilarang digunakan untuk membeli buku yang tidak lulus SIBI. Pelanggaran terhadap Juknis adalah pelanggaran hukum administrasi yang dapat berujung pada temuan kerugian negara oleh BPK/Inspektorat.
Prinsip Akuntabilitas:*
Sikap bungkam Kapsek saat dikonfirmasi wartawan justru memperkuat dugaan adanya penyimpangan. Pejabat publik wajib transparan sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Kepala cabang dinas Wilayah IV. Bpk Zulkarnai ketika dikonfirnasi melalui Whats App mengatakan ,kami akan minta kasi sma utk mengecek dan mengkonfirmasi dangan kasek
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala SMA N 2 Sidikalang belum memberikan keterangan resmi meski sudah dihubungi beberapa kali via telepon dan WhatsApp.
Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan Inspektorat Dairi serta Kejaksaan Negeri Dairi diminta segera turun melakukan audit investigasi terhadap belanja buku fantastis Rp 812 Juta tersebut.
Redaksi masih membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada pihak SMA N 2 Sidikalang sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999. ( a p, )
