Jakarta – Persoalan geopolitik (politik luar negeri) dengan ketegangan yang terjadi akibat konflik antar negara Amerika/Israel dengan Iran saat ini yang semakin mengancam menuntut respons Pemerintah Indonesia yang terukur dan berbasis pengalaman.
Terlebih, Indonesia mendapatkan dampak langsung dengan gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian PBB (UNIFIL) di Lebanon serta tekanan politik dan ekonomi yang sangat krusial akibat situasi dunia yang semakin tidak jelas arahnya. perlu penanganan secara professional dari Pemerintah Indonesia.
DPP Barisan Kader (Barikade) Gus Dur mengeluarkan pernyataan belasungkawa atas gugurnya tiga prajurit TNI dan mendesak perang segera dihentikan demi kemanusian agar tidak menimbulkan korban yang lebih banyak lagi, serta mendesak penanganan tekanan ekonomi secara professional dari Pemerintah Indonesia.
“Turut berduka cita yang sedalam dalamnya kepada keluarga prajurit yang gugur. Kami juga meminta pemerintah segera mengeluarkan desakan kepada Amerika, Israel dan Iran untuk segera menghentikan perang demi kemanusian dan menjaga tekanan ekonomi yang sangat krusial,” tegas Sekjen DPP Barikade Gus Dur, Pasang Haro Rajagukguk SH MH dalam pernyataan tertulisnya, Kamis 2 April 2026.
Untuk situasi politik luar negeri dan ekonomi, Haro menilai Presiden Indonesia saat ini membutuhkan orang-orang berkualitas dan professional dalam menghadapi tekanan global yang terjadi. Sudah saatnya Presiden memilih pembantu-pembantunya dalam kabinet dengan orang-orang yang professional dan cakap di bidangnya.
“Untuk mengantisipasi tekanan dunia yang terjadi maka pemerintah dan rakyat Indonesia sudah saatnya saling bekerjasama dan gotong royong dalam menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga dengan baik, khususnya di bidang energi bahan bakar minyak (BBM) dan gas,’ jelasnya.
Menurutnya, stabitiltas ekonomi Indonesia saat ini sangat krusial. Karena, apabila harga-harga BBM naik maka akan sangat berpengaruh besar terhadap industri-industri dan produk-produk dalam negeri lainnya yang juga akan menaikkan harga dan melemahkan daya beli masyarakat.
“Presiden sudah saatnya melakukan reshufle kabinet dalam menjaga situasi politik luar negeri dengan mengganti Menteri Luar Negeri, Sugiyono. Dan untuk ekonomi pemerintah harus meminimalisir pengeluaran anggaran belanja dari APBN untuk dialokasikan ke hal-hal yang lebih substansial dimana sasarannya demi menjaga stabilitas ekonomi,” tambahnya.
Haro menegaskan untuk diplomasi tingkat internasional sudah saatnya Indonesia memiliki Menteri Luar Negeri yang mumpuni dan dikenal di dunia internasional serta mampu melakukan loby-loby yang terukur dan jelas.
“Ada banyak tokoh-tokoh Indonesia yang sudah sangat dikenal di dunia internasional seperti Yenny Wahid yang menjabat sebagai anggota Komite Pengarah Paris Peace Forum yang diprakarsai Presiden Macron, serta anggota pendiri Global Council for Tolerance and Peace dan tokoh-tokoh lainnya yang menurut Presiden mampu,” jelasnya.
Demikian juga menteri di bidang ekonomi, sumber daya alam termasuk lembaga-lembaga lain di bidang kemanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan pertahanan serta bidang lainnya.
“Presiden harus berani bergerak cepat dan tepat agar Indonesia dapat mengatasi tekanan gejolak geopolitik yang sedang terjadi. Sudah saatnya Presiden menggunakan hak prerogatifnya demi menjaga stabilitas bangsa,” tutupnya.
