JAKARTA, KLIK7TV.CO.ID – Perdebatan tentang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perseorangan akan selesai dengan sendirinya apabila dalam Rancangan Undang Undang (RUU) No.18 Tahun 2017 juga merevisi pasal 63 ayat (1) dan (2) UU No.18 Tahun 2017 juga pasal 6 ayat (1) huruf a dan d UU No.18 Tahun 2017
Hal ini disampaikan Saiful Ketua Umum Aapataki dalam rapat dengan KP2MI di Jakarta, Jum’at (6/3/2026) sebagaimana dikutip Klik7tv.co.id dari Aspataki.com
“Kenapa harus direvisi, karena ada keinginan membatasi hak PMI sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) huruh a dan d serta pasal 63 ayat (1) UU No.18 Tahun 2017,” terang Saiful.
Menurutnya, dasar usulan Aspataki, bahwa setiap Peraturan Menteri tidak boleh melanggar/bertentangan dengan Undang-undang, khususnya pasal 6 ayat (1) huruf a dan d UU No.18 Tahun 2017.
Pilihan lainya kata Saiful, perluas PMI perseorangan yang memiliki sertifikat kompetensi karena sejak UU No.18 tahun 2017 disyahkan.
“Pemerintah gagal mempermudah implementasi ketentuan pasal 12 dan pasal 60 UU 18 Tahun 2017, yang ada ruwet, ribet lama dan mahal,” ucap Saiful. (Red)
