JAKARTA, KLIK7TV.CO.ID – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) dan Kementerian Sosial (Kemensos) memperbarui Nota Kesepahaman (MoU) dalam upaya memperkuat perlindungan sekaligus pemberdayaan pekerja migran dan keluarganya.
Langkah ini menandai babak baru kolaborasi antar-kementerian, khususnya melalui penyatuan dua program yakni Kelas Migran yang diinisiasi KemenP2MI, dan Sekolah Rakyat yang dikembangkan oleh Kemensos.
Menteri P2MI Mukhtarudin menjelaskan, sinergi tersebut bukan sekadar perluasan kerja sama administratif, melainkan penggabungan visi untuk menghadirkan pendidikan yang lebih inklusif bagi para calon pekerja migran.
“Tujuannya adalah meningkatkan kolaborasi dan sinergitas antar lembaga atau antar instrumen negara yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pekerja migran baik sebelum, ketika penempatan, dan sesudah penempatan,” ujar Mukhtarudin di kantor KemenP2MI, Senin (3/11/2025).
Menteri Mukhtarudin menyebut Kelas Migran akan menjadi bagian dari sistem pembelajaran komunitas di bawah payung Sekolah Rakyat. Program tersebut dirancang agar siswa yang ingin bekerja di luar negeri memiliki akses untuk melatih keterampilan dan mempelajari bahasa asing.
“Kementerian P2MI akan bersinergi dengan Kementerian Sosial mengoptimalkan Sekolah Rakyat. Materi pembelajarannya juga akan mencakup isu-isu pekerja migran, termasuk bagi mereka yang berminat bekerja di luar negeri,” katanya.
Hal ini, lanjut Mukhtarudin, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan dua fokus utama: pelindungan pekerja migran Indonesia dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi.
“Arahan Bapak Presiden kepada kami ada dua hal, yaitu pelindungan pekerja migran Indonesia baik sebelum, ketika, dan sesudah penempatan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pekerja migran Indonesia melalui vokasi,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan komitmen Kemensos untuk memperkuat sinergi dan memperluas jangkauan pendidikan melalui Sekolah Rakyat, termasuk bagi calon pekerja migran.
“Kehadiran kami bersama Kementerian P2MI adalah untuk memperkuat kolaborasi dalam menjalankan program-program amanah Presiden, khususnya penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Saat ini sudah ada 166 titik Sekolah Rakyat yang beroperasi mulai dari SD, SMP, hingga SMA, dengan lebih dari 6.700 siswa di tingkat SMA,” ujarnya.
Dia menjelaskan, ke depan siswa Sekolah Rakyat yang berminat bekerja di luar negeri akan dibekali pendidikan tambahan, terutama dalam bidang bahasa dan keterampilan vokasional.
“Kami berharap Kementerian P2MI dapat memberikan pembelajaran sejak dini kepada anak-anak Sekolah Rakyat lewat informasi, edukasi, dan modul ajar yang relevan bagi mereka yang ingin bekerja di luar negeri,” lanjutnya.
Mensos Saifullah Yusuf juga mengapresiasi sistem peta pendidikan dan sertifikasi yang dimiliki KemenP2MI, yang dinilai dapat menjadi acuan dalam memetakan minat dan potensi siswa di Sekolah Rakyat.
“Kami senang karena Kementerian P2MI memiliki peta yang cukup jelas, mulai dari pendidikan, sertifikasi, hingga penempatan. Ini penting agar Sekolah Rakyat dapat menyiapkan siswa sesuai minat dan bakatnya,” ujar Mensos. (ARMAN R)
