JAKARTA, KLIK7TV.CO.ID – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Abdul Kadir Karding, telah mempertimbangkan kesejahteraan sejak dari keberangkatan hingga masa berakhirnya kerja Pekerja Migran Indonesia (PMI) pulang ke Tanah Air atau purna.
Menteri Karding mengatakan, sejumlah program telah direncanakan pihaknya untuk memberdayakan kembali purna PMI di kampung halamannya masing-masing.
“Tugas KP2MI adalah mengurus PMI mulai sebelum berangkat, selama bekerja, dan setelah pulang pun masih kita urus, plus keluargannya. Nanti purna PMI akan kita sentuh dengan banyak program program pemberdayaan, salah satunya dengan kegiatan usaha,” terang Karding dalam keterangan tertulis, Jumat (10/1/2025).
Hal itu disampaikan Menteri Karding yang terjun langsung ke lapangan menyerap aspirasi purna PMI di Desa Ciparagejaya, Karawang. Tak setengah-setengah, birokrat berusia 51 tahun tersebut sampai menginap di Desa Ciparagejaya pada Kamis (9/1/2025) malam.
Menimbang perlunya persiapan menghadapi pensiun dengan matang untuk purna PMI, Menteri Karding yang menampung keinginan purna PMI berkomitmen menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 6 % untuk membantu kesejahteraan mereka setelah pensiun.
“Nanti akan kita bantu cara menjual yang baik, manajemen yang baik, akses permodalan dengan bunga yang rendah. Kita akan carikan akses modal, kita sudah sepakat dengan Kementerian Prekonomian dan UKM untuk disiapkan skema KUR maksimum 100 juta dengan bunga 6% setahun,” ujarnya.
Menteri Karding pun mengingatkan agar PMI yang berangkat ke luar negeri melewati jalur prosedural sehingga namanya terdata setelah pensiun mendapatkan sentuhan KUR 6 %. Dengan demikian, purna PMI itu akan mendapatkan program-program dari Kementerian P2MI yang sifatnya berkelanjutan.
“Kepala desa dapat mendata siapa saja warganya yang akan mau usaha. Semua yang akan berangkat kerja ke luar negeri harus diketahui kepala desa. Harus lewat yang prosedural, kita akan ikutkan pelatihan,” kata Karding.
Anggota DPR Komisi IX, Obon Tabroni mengatakan, Karawang merupakan kawasan industri terbesar yang menhadapai problem warganya sulit mencari kerja. Banyak dari warganya, lanjut dia, memilih menjadi PMI dan berharap diperhatikan kesejahteraannya sampai masa purna seperti gagasan Menteri Karding tersebut.
“Pilihan menjadi PMI adalah pilihan terakhir bagi mereka, karena sulitnya lapangan pekerjaan. DPR dan Pemerintah akan berkolaborasi dan sinergi untuk pelindungan dan kesejahteraan PMI. Kami berharap program ini dapat terlaksana dengan baik dalam bentuk pemberdayaan PMI Purna untuk berusaha,” ujar Obon. (ARMAN R)
