JAKARTA, KLIK7TV.CO.ID – Dewan Koordinasi Nasional Gerakan Rakyat Dukung dan Bela Prabowo (GARDA PRABOWO) menggeruduk Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, guna melaporkan Dugaan Tindak Pidana kepada Mantan Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto pada Kamis (18/6/2026) terkait ucapannya yang tidak senonoh kepada Kepala Negara Republik Indonesia Bapak Jenderal H. Prabowo Subianto yang menghina dan menyamakannya dengan Binatang Menjijikan, dan/atau Melakukan Provokasi / Penghasutan ke Berbagai Daerah sehingga menimbulkan kegaduhan di Masyarakat.
Tiyo Ardianto juga diduga menyebarkan Kebencian dan/atau Berita Bohong serta Fitnah atas Narasi dan Diksi yang disampaikannya di Media Sosial (Medsos) bahwa terdapat alat pelacak yang seolah-olah dituduhkan kepada aparat inteligen atas perintah Penguasa saat ini dan diakhiri dengan Kalimat “Terimakasih Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Atas perkataan tersebut, pihaknya ingin memberikan sedikit pelajaran kepadanya dan menjadikan contoh bagi yang lainnya agar tetap menjaga lisan, sopan santun, etika, dan moral, tanpa harus mencaci-maki Presiden, agar tidak berulang kejadian serupa dimasa mendatang.
Oleh karena itu, Dewan Koordinasi Nasional Garda Prabowo yang dikomandoi oleh Ketua Departemen Hukum dan HAM Adv. Amri Piliang, SH, CIRM, CIRP, mengadukan permasalahan ini kepada Bareskrim Mabes Polri dengan didampingi Sekretaris Jenderal Andri, Bendahara Umum Kusnanto, Ketua Dewan Koordinasi Daerah Jawa Barat Pak Bob beserta jajarannya, Ketua YLBH Lukman, Deskeu, didampingi Ferdinan Hutahean, Farhat Abbas, Sunan Kalijaga, Ferry Kilikili, serta Anggota Garda Prabowo sekitar 100 orang lebih.
“Kami tidak Anti Kritik, tetapi Etika Moral dalam berdemokrasi harus tetap dijunjung tinggi tanpa harus melawan hukum yang dilakukan oleh oknum Mantan Ketua BEM UGM melalui media sosial dan juga aksi mahasiswa yang belakangan ini cukup meresahkan Publik yang diduga kuat ditunggangi oleh kepentingan Asing, Oligarki Hitam, Para Koruptor dan Exportir Hitam, Mafia Tambang, Mafia Migas dan lain sebagainya, yang terdampak oleh kebijakan Pemerintah dan Penegakan Hukum yang sedang gencar-gencarnya dilakukan Pemerintah demi membela kepentingan rakyat Indonesia,” ujar Amri. (Red)
