JAKARTA, KLIK7TV.CO.ID – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI), Christina Aryani menegaskan soal penerbitan identitas untuk pekerja migran (E-PMI) ABK termasuk pelaut di sektor perikanan dan kapal niaga secara gratis, tanpa biaya.
“Tadi kami usulkan agar ada pemberian ID PMI (E-PMI) secara gratis kepada pelaut-pelaut yang bekerja di luar negeri, yang sebelumnya sudah masuk dalam sistem Kementerian Perhubungan. Jadi mereka yang sudah memiliki sijil (dokumen pendukung pelayaran) dan buku pelaut, datanya ada semua nanti mereka akan diterbitkan ID PMI (E-PMI) secara gratis,” ungkapnya usai pertemuan dengan Sekjen Kementerian Perhubungan, Antoni Arif Priadi di Kantor Kementerian P2MI, Senin (21/7/2025).
Menurutnya, informasi ini penting, karena jangan sampai calon pekerja migran, utamanya sektor perikanan khawatir adanya tambahan biaya untuk penerbitan E-PMI ini.
Wamen Christina juga mengungkapkan, pertemuannya dengan Sekjen Kemenhub ini merupakan tindak lanjut pertemuan antara Menteri P2MI dengan Menteri Perhubungan pada 15 November 2024.
Di pertemuan hari ini, Wamen Christina dan Sekjen Kemenhub Antoni menyepakati beberapa hal. Mulai dari pelayanan pelindungan, data, dan kompetensi awak kapal migran.
“Bagaimana pentingnya agar pelaut Indonesia yang bekerja di luar negeri memiliki pelindungan. Nah penerbitan E-PMI gratis tadi kami usulkan,” katanya.
Selain pendataan, Wamen Christina juga ingin ada kolaborasi promosi terkait besarnya peluang penempatan pekerja migran di luar negeri dengan menggandeng politeknik atau sekolah tinggi milik Kementerian Perhubungan.
“Kita ingin agar sekolah vokasi milik Kemenhub bisa menyuplai pekerja migran yang disesuaikan dengan kompetensi dan kebutuhan di luar negeri,” ucap Wamen Christina.
Kemudian, Kementerian P2MI dan Kemenhub juga berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) pengawasan calon pelaut agar berangkat prosedural.
Menurutnya, Satgas ini menjadi upaya kedua kementerian menyamakan persepsi soal urusan anak buah kapal (ABK) yang bekerja di luar negeri.
“Agar tidak hanya persepsi di level pengambil kebijakan saja, tapi bisa diterjemahkan sama oleh tim di KemenP2MI dan Kemenhub,” jelas Christina.
Tidak hanya itu, Wamen P2MI dan Sekjen Kemenhub turut membahas rencana kolaborasi terkait peningkatan kompetensi SMK Pelayaran yang ada di Indonesia.
Alasannya, agar SMK pelayaran ini juga dibekali kompetensi Basic Safety Training (BST) yang akan memudahkan lulusannya bekerja sebagai pelaut/ABK di luar negeri.
“Nah ini nanti kami akan membantu memfasilitasi pembicaraan dengan Kementerian Dikdasmen (Pendidikan Dasar dan Menengah),” kata Christina. (ARMAN R)
