JAKARTA, KLIK7TV.CO.ID – Ada yang ganjil tiap kali kata “sosialisme” diucapkan di Jakarta. Ia kerap datang seperti hantu lama yang lupa jalan pulang—kadang disambut dengan ketakutan, kadang dipeluk seperti azimat.
Hari-hari ini, kita mendengarnya lagi dari panggung kekuasaan. Presiden Prabowo Subianto sering berbicara tentang Pasal 33, tentang ekonomi kerakyatan, tentang warisan Sumitro Djojohadikusumo. Ada Makan Bergizi Gratis untuk jutaan anak, ada Danantara yang megah, ada retorika tentang negara yang harus hadir memeluk mereka yang rentan.
Lalu orang-orang bertanya: apakah kita sedang menuju sebuah Indonesia yang lebih berkeadilan? Atau kita hanya sedang menyaksikan sebuah pertunjukan baru?
Sejarah mengajari kita bahwa negara bisa menjadi dua hal sekaligus: penolong yang penyayang, atau raksasa yang lapar.
Ketika pemerintah membagikan piring-piring nasi, kita melihat wajah negara yang santun. Namun, sosialisme bukanlah sekadar pembagian bantuan dari meja para pejabat. Sosialisme, jika kita mengingat kembali cita-cita awalnya, adalah tentang keadilan atas ruang dan akses. Tentang bagaimana alat-alat produksi tidak menumpuk di jemari segelintir orang.
Di sinilah letak teka-tekinya.
Ketika aset-aset strategis dihimpun dan dikendalikan oleh lembaga-lembaga raksasa buatan pemerintah, kekuasaan ekonomi memang berpindah dari pasar bebas. Tapi ia tidak berpindah ke tangan rakyat. Ia berpindah ke dalam ruang-ruang rapat ber-AC, di mana para teknokrat dan lingkar kekuasaan berbisik tentang angka-angka.
Rakyat, pada akhirnya, tetap berada di luar pagar. Mereka menerima manfaat, tentu saja, tapi mereka tidak memegang kendali. Mereka menjadi penerima belas kasih, bukan pemilik republik.
Mungkin kita perlu berhati-hati agar tak tertukar antara sosialisme dan etatisme.
Sosialisme membebaskan orang kecil dari himpitan modal besar.
Etatisme hanya mengganti pemilik modal dengan birokrat dan oligarki yang mengenakan seragam baru.
Negara yang terlalu besar sering kali lupa cara mendengarkan. Ia bisa dengan mudah menggusur ruang hidup masyarakat adat demi proyek strategis, lalu berdalih: “Ini demi pertumbuhan bersama.” Tapi pertumbuhan milik siapa?
Mungkin pada akhirnya, “Sosialisme Prabowo” akan diuji bukan dari seberapa lantang kata itu diucapkan di mimbar, melainkan dari seberapa berani ia membiarkan rakyatnya berdiri tegak tanpa harus terus-menerus menengadahkan tangan.
Sebab keadilan yang sejati tidak pernah datang sebagai hadiah dari atas. Ia tumbuh dari bawah, ketika orang-orang biasa punya ruang untuk menentukan nasibnya sendiri. (Adi Bunardi, M.Fil.I)
Penulis adalah Dosen dan Aktivis 98
