JAKARTA, KLIK7TV.CO.ID – Kolonialisme sudah pergi dari Indonesia tapi jejaknya masih ada di Indonesia, jejaknya ada yang bersifat fisik seperti rel kereta, jas dan dasi yang dipakai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta Presiden yang dilantik sebagai jejak fisik kolonialisme dari Belanda.
Hal itu disampaikan Adi Bunardi, Aktivis 98 yang berlatar belakang pendidikan filsafat dan agama, pada acara NgoPi (Ngobrol Pintar) dengan tema : “Anomali Prilaku Elit Politik Dalam Sorotan Budaya” di Jakarta, Jum’at (10/7/2026).
Adapun Jejak kolonialisme secara mental di Indonesia, yaitu salah satunya belum beranjaknya bangsa Indonesia dari Feodal.
“Kita masih berjiwa Feodal, seperti kosa kata kita sehari-hari seperti kata mohon arahan pak, mohon ijin pak, itu watak kosa kata yang akrab dalam sistem feodal,” ucap Adi Bunardi.
Menurutnya, mentalitas jejak kolonialisme terjangkit pada sistem ekonomi politik kita yang dipertontonkan oleh Elit politik kita
Indonesia kata Adi Bunardi, dihembuskan oleh sistem feodal untuk salah satunya yaitu merumuskan Undang Undang (UU), cukup diwakili pimpinan partai politik yang berkuasa, maka lahir UU apa saja yang diinginkan, seperti UU Minerba dan UU lainnya.
Ia mengungkapkan, UU menjadi problem dalam sejarah politik Indonesia. Dulu Tan Malaka menulis buku tentang Soviet dan parlemen. Tan Malaka tidak percaya dengan parlemen. Karena berdasarkan pengalaman, parlemen di Eropa dinilainya sebagai alas kaki kepentingan pemilik modal. Dari seluruh kebijakan yang lahir dari parlemen untuk melayani kepentingan pemilik modal.
Menurut Bunardi, Indonesia mengikuti demokrasi ala Amerika, yaitu demokrasi yang dikendalikan oleh partai politik. Dan Partai politik dikendalikan oleh pemilik modal dan orang orang kaya.
“Orang orang kaya di Amerika dikuasai oleh Zionis, oleh karena itu produk konggres dan sebagainya selalu pada pro Israel walaupun yang menang partai Republik atau Demokrat,” ungkap Bunardi.
Pengalaman demokrasi Amerika ini tambahnya, tidak berbeda dengan Indonesia, “Demokrasi kita ini adalah demokrasi sembako dan minyak goreng,” ucap Bunardi.
Bahkan tambanya, proses politik yang berlangsung dari pemilu ke pemilu, minyak goreng dan sembako dikendalikan oleh partai politik. Sedangkan partai politik dikendalikan oleh orang orang kaya dan pemilik modal,
Bunardi mengatakan, seluruh partai yang hadir bukan dari rakyat, tapi lahir dari demokrasi mengikuti demokrasi di Amerika, yang dikendalikan oleh partai politik yang dikendalikan oleh pemilik modal dan orang-orang kaya.
“Kalau kita lihat daftar Caleg, kita tidak masuk dalam pemik modal, harus ada biaya kampanye, inilah salah satu preseden yang membuat orang melihat proses Reformasi sudah berakhir,” ujarnya.
Bunardi juga menegaskan, Oligarki tidak tertuju pada para Taipan Penguasa ekonomi nasional. Karena menurutnya Oligarki adalah gabungan
Pemilik ekonomi dengan partai politik dan birokrasi.
“Tidak bisa para pemilik modal tanpa dukungan dari partai politik dan tanpa dukungan dalam birokrasi. Pemilik modal tidak bisa berdiri sendiri tanpa dari parlemen untuk membuat peraturan, dan juga oleh Birokrasi dari pemerintah pusat sampai tingkat desa,” paparnya. (ARMAN R)
