Belu – Satgas Pamtas RI–RDTL Sektor Timur Yonarmed 12 Kostrad mendukung pelaksanaan Survei Identifikasi Jalur Tidak Resmi (JTR) Perbatasan Negara Indonesia–Timor Leste yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI di wilayah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain dan sejumlah pos jajaran Satgas Pamtas RI–RDTL Sektor Timur Yonarmed 12 Kostrad, Kabupaten Belu, Selasa (23/6/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Deputi I Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Dr. Nurdin, S.Sos., M.Si., serta dihadiri oleh unsur lintas sektoral yang terlibat dalam pengamanan dan pengelolaan kawasan perbatasan.
Rangkaian kegiatan diawali dengan apel pelepasan tim survei di PLBN Motaain, dilanjutkan dengan briefing serta pembagian tim beserta instrumen survei. Selanjutnya, Deputi I BNPP RI bersama Komandan Satgas Pamtas RI–RDTL Sektor Timur Yonarmed 12 Kostrad dan para pejabat instansi terkait meninjau salah satu jalur tidak resmi di sekitar Pos Motaain sebelum masing-masing tim bergerak menuju titik-titik Jalur Tidak Resmi (JTR) dan Pos Lintas Batas (PLB) yang menjadi sasaran survei.
Hasil survei di sejumlah wilayah pos jajaran menunjukkan beragam karakteristik jalur tidak resmi dengan kondisi geografis yang bervariasi, mulai dari kawasan hutan, sungai, perbukitan, hingga permukiman warga. Tim juga mengidentifikasi sejumlah potensi kerawanan, antara lain penyelundupan pakaian bekas, tembakau, pupuk, bahan kebutuhan pokok, hewan ternak, kendaraan bermotor, serta aktivitas pelintas batas tanpa dokumen resmi. Data hasil survei tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan serta pengelolaan kawasan perbatasan negara.
Komandan Satgas Pamtas RI–RDTL Sektor Timur Yonarmed 12 Kostrad, Letkol Arm Dr. Erlan Wijatmoko, S.H., M.Han., menegaskan bahwa Satgas Pamtas akan terus memperkuat sinergi dengan BNPP RI dan seluruh instansi terkait dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan, meningkatkan pengawasan terhadap jalur-jalur tidak resmi, serta menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
