HUMBAHAS, KLIK7TV.CO.ID – Di tengah mencuatnya polemik hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan, Bupati Oloan Nababan akhirnya memberikan penjelasan kepada Klik7tv.co.id
Dalam konfirmasi tersebut, Bupati menegaskan bahwa dirinya tidak menginginkan adanya konflik dalam menjalankan pemerintahan, melainkan berharap hubungan kerja antara kepala daerah dan wakil kepala daerah tetap harmonis demi kepentingan masyarakat.
“Saya akan harmonis,” ujar Bupati saat dimintai tanggapan.
Meski demikian, Bupati mengungkapkan sejumlah persoalan yang menurutnya memengaruhi komunikasi dan koordinasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Salah satu yang disorot adalah tingkat kehadiran Wakil Bupati di kantor.
“Namun Wakil Bupati jarang ada di kantor,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Bupati juga menyampaikan bahwa sejak Wakil Bupati dilantik hingga saat ini, menurut pengakuannya, belum pernah ada penyampaian izin ataupun pemberitahuan kepada dirinya ketika melakukan perjalanan dinas di luar daerah.
“Semenjak dilantik sampai sekarang belum pernah izin ke saya,” kata Bupati.
Sebagai contoh, Bupati menyebut keberangkatan Wakil Bupati ke Jakarta yang menurutnya telah dilakukan sejak hari Kamis tanpa adanya koordinasi terlebih dahulu.
“Dari hari Kamis sudah ke Jakarta tanpa izin,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan tata kelola pemerintahan yang dijalankannya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurutnya, hubungan kerja antara kepala daerah dan wakil kepala daerah harus dibangun di atas komunikasi yang baik serta tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Saya yakin dan percaya UU Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur saya dalam melaksanakan roda pemerintahan,” tegasnya.
Bupati juga menjelaskan bahwa secara administratif, izin yang memerlukan persetujuannya adalah ketika Wakil Bupati melakukan perjalanan ke luar negeri karena harus diterbitkan surat izin yang ditandatangani oleh kepala daerah.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian publik karena disampaikan di tengah memanasnya dinamika hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan. Sebelumnya, Wakil Bupati telah melayangkan surat somasi kepada Bupati terkait pembagian tugas dan kewenangan, sehingga memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat mengenai komunikasi dan sinergi di internal pemerintahan.
Pengamat Kebijakan Publik ; Lamhot Silaban,ST : Somasi Bukan Mekanisme Lazim dalam Hubungan Bupati dan Wakil Bupati
Dalam perspektif administrasi pemerintahan, langkah Wakil Bupati melayangkan surat somasi kepada Bupati dinilai menimbulkan pertanyaan mengenai tata cara komunikasi di lingkungan pemerintahan daerah.
Secara kelembagaan, hubungan Bupati dan Wakil Bupati merupakan satu kesatuan penyelenggara pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Wakil Bupati membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati. Oleh karena itu, apabila terdapat persoalan administrasi, pembagian tugas, maupun koordinasi, mekanisme yang lazim ditempuh adalah melalui jalur internal pemerintahan.
Dalam praktik birokrasi, penyampaian keberatan atau permintaan penjelasan umumnya dilakukan melalui Nota Dinas, Telaahan Staf, atau surat permohonan klarifikasi secara administratif.
Dokumen-dokumen tersebut merupakan instrumen resmi yang menjadi bagian dari tata naskah dinas pemerintahan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Apabila persoalan langsung diawali dengan somasi, muncul kesan bahwa penyelesaian melalui mekanisme internal belum dimaksimalkan.
Padahal, prinsip pemerintahan yang baik (good governance) mengedepankan koordinasi, komunikasi, pembinaan, dan penyelesaian secara administratif sebelum beralih ke langkah yang bersifat hukum.
Sejumlah pemerhati administrasi pemerintahan menilai bahwa penggunaan somasi dalam hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati berpotensi menimbulkan persepsi adanya konflik terbuka di internal pemerintah daerah.
Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi citra kelembagaan pemerintah daerah di mata masyarakat, karena perbedaan pendapat yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme birokrasi justru berkembang ke ranah hukum.
Dengan demikian, yang menjadi sorotan publik bukan semata isi somasi, melainkan apakah seluruh mekanisme administrasi internal—seperti nota dinas, telaahan staf, surat klarifikasi, rapat koordinasi, atau mediasi kelembagaan—telah ditempuh terlebih dahulu sebelum memilih langkah somasi.
Pertanyaan ini penting karena menyangkut etika pemerintahan, tata kelola birokrasi, serta profesionalisme hubungan kerja antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. (Hrp)
