TAPIT, KLIK7TV.CO.ID – Satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati di menjadi sorotan sebagai model konsolidasi pemerintahan daerah pasca-Pilkada 2024. Pasangan yang dikenal dengan akronim JTP–DENS ini genap setahun menjabat sejak 20 Februari 2025, membawa agenda penataan birokrasi, penguatan layanan dasar, dan stabilisasi ekonomi berbasis agraris.
Dalam 365 hari pertama, fokus utama diarahkan pada reformasi struktural internal. Evaluasi organisasi perangkat daerah (OPD) menghasilkan perampingan sejumlah dinas yang dinilai tumpang tindih. Kebijakan ini disebut mampu menekan belanja rutin dan menghasilkan efisiensi sekitar Rp4 miliar, yang kemudian dialihkan untuk program pelayanan publik.
Pendekatan merit system mulai diterapkan dalam pengisian jabatan strategis, termasuk pada BUMD sektor pertanian. Langkah tersebut menandai upaya profesionalisasi aparatur sekaligus penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
Capaian paling terukur terlihat pada sektor kesehatan. Pemerintah daerah memastikan tingkat kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional mencapai 98,07 persen, mendekati Universal Health Coverage (UHC). Sekitar Rp44 miliar APBD dialokasikan untuk membayar iuran BPJS bagi 88.000 warga kurang mampu.
Digitalisasi layanan juga diperkenalkan melalui aplikasi “HUTA SEHAT” untuk pemantauan tumbuh kembang anak dan pengendalian stunting berbasis data. Integrasi antara bidan desa dan puskesmas memungkinkan intervensi lebih cepat dan terukur.
Secara nasional, perluasan akses kesehatan di daerah dinilai selaras dengan agenda penguatan pembangunan manusia dan pengurangan kemiskinan ekstrem.
Di bidang infrastruktur, prioritas diarahkan pada pemeliharaan konektivitas sentra pertanian serta rekonstruksi jembatan di wilayah terdampak bencana seperti Kecamatan Garoga dan Purbatua. Strategi ini menjaga distribusi hasil bumi tetap lancar di tengah keterbatasan fiskal.
Dengan proyeksi APBD 2026 sekitar Rp1,34 triliun, pemerintah daerah juga aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengakses Dana Alokasi Khusus (DAK), mencerminkan pendekatan kolaboratif dalam pembiayaan pembangunan.
Sebagai daerah berbasis pertanian, penguatan sektor agraris menjadi tulang punggung kebijakan ekonomi. Optimalisasi peran Perseroda Pertanian diarahkan sebagai pembeli hasil panen guna menjaga stabilitas harga dan memotong rantai distribusi.
Sektor pariwisata turut dikaitkan dengan pengembangan UMKM lokal, khususnya di kawasan religi . Integrasi ini ditujukan untuk menciptakan efek pengganda ekonomi melalui peningkatan kunjungan wisata dan pertumbuhan usaha kecil.
Pasca-Pilkada, dinamika sosial-politik relatif stabil. Kondisi ini memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk fokus pada implementasi kebijakan tanpa gangguan konflik berkepanjangan.
Secara umum, tahun pertama kepemimpinan JTP–DENS dinilai sebagai fase peletakan fondasi sistemik. Reformasi birokrasi, perluasan layanan kesehatan, dan stabilisasi ekonomi lokal menjadi kerangka awal pemerintahan.
Namun tantangan tahun kedua akan lebih kompleks: memastikan pertumbuhan ekonomi daerah meningkat signifikan, menurunkan angka kemiskinan, mempercepat transformasi digital pelayanan publik, serta menjaga transparansi pengelolaan anggaran.
Dalam konteks nasional, pengalaman Tapanuli Utara menunjukkan bahwa konsolidasi administratif dan penguatan layanan dasar dapat menjadi strategi awal efektif sebelum ekspansi pembangunan skala besar dilakukan. Tahun berikutnya akan menjadi ujian sejauh mana fondasi tersebut mampu menghasilkan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.(@HRP)
