HUMBAHAS, KLIK7TV.CO.ID – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kab. Humbang Hasundutan Senin, (26/1/2026)., Penajam Paser Utara (PPU) terus mendorong kemudahan layanan administrasi kependudukan bagi generasi muda melalui program jemput bola perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik di sekolah.
Meskipun belum memasuki usia wajib KTP, siswa usia 16 tahun sudah mulai direkam datanya sebagai bentuk persiapan, sehingga proses pencetakan KTP bisa langsung dilakukan ketika mereka genap berusia 17 tahun.
“Syaratnya kan sederhana saja, cukup membawa KK, umurnya sudah pas 17 tahun,” kata Kadis Disdukcapil Jara Trisepto Lumbantoruan, dan di dampingi staff Daewin Panggabean
Namun, dalam praktiknya, pelayanan jemput bola ke sekolah tidak hanya dilakukan bagi siswa yang telah genap 17 tahun.
Untuk efisiensi waktu dan perluasan layanan, Disdukcapil PPU juga menyasar siswa berusia 16 tahun yang belum memenuhi batas usia pencetakan, tetapi sudah bisa direkam secara biometrik. Rekaman ini meliputi sidik jari, iris mata, dan foto wajah yang akan tersimpan di database nasional.
“Kalau untuk program jemput bola yang di sekolah, walaupun belum 17 tahun tetap kita rekam. Hanya rekam saja, untuk cetaknya ketika pas umur 17 tahun,” jelas Jara Trisepto Lumbantoruan.
Langkah ini diambil agar pada saat siswa menginjak usia 17 tahun, mereka tidak perlu lagi melakukan perekaman ulang. Cukup datang ke kantor Disdukcapil membawa Kartu Keluarga (KK), dan KTP bisa langsung dicetak dalam waktu singkat.
Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan sekaligus mendorong cakupan kepemilikan KTP bagi pemula, khususnya pelajar tingkat akhir SMA/SMK sederajat.
Makanya kalau program jemput bola ke sekolah ini, yang kita rekam hanya usia 16 tahun. Jadi ketika umur 17 tahun, tinggal cetak ke sini membawa KK,” ujar Jara Trisepto Lumbantoruan.
Program perekaman di sekolah merupakan salah satu inovasi pelayanan publik yang dijalankan Disdukcapil PPU dalam beberapa tahun terakhir.
Selain mempermudah akses bagi siswa, program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menyiapkan generasi muda memasuki dunia administrasi sipil dengan lebih tertib dan sadar hak identitas. (HRP)
